PONTIANAK POST- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkayang mempercepat penyelesaian nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai langkah memperkuat dukungan kelembagaan menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2027 yang direncanakan berlangsung pada Februari mendatang.
Ketua KPU Kabupaten Bengkayang Heribertus mengatakan keberadaan MoU diperlukan agar koordinasi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam memenuhi berbagai kebutuhan selama tahapan pemilu.
"Kami berharap proses nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat segera diselesaikan sehingga koordinasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu dapat berjalan lebih optimal," kata Heribertus di Bengkayang, Sabtu.
Ia menjelaskan pembahasan MoU telah dilakukan pada Jumat (17/7). Dalam pertemuan tersebut, KPU juga menyampaikan perkembangan proses hibah lahan yang sedang berjalan serta meminta dukungan pemerintah daerah terhadap sejumlah kebutuhan penyelenggaraan pemilu, termasuk penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Heribertus, sinergi antara KPU dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, mandiri, dan berintegritas.
Ia berharap kolaborasi yang semakin kuat dapat mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu, mulai dari aspek kelembagaan, dukungan administrasi, hingga penyediaan sarana pendukung sehingga pelaksanaan pemilu berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk segera menuntaskan penyusunan nota kesepahaman tersebut. Langkah itu dinilai penting agar dukungan pemerintah daerah kepada KPU dapat dipersiapkan sejak awal.
"Penyelesaian MoU harus segera ditindaklanjuti sehingga seluruh bentuk dukungan pemerintah daerah kepada KPU memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaan tahapan pemilu," katanya. (ant)
Editor : Basilius Andreas GasSumber : Antara