BIRO ADPIM KALBAR FOR PONTIANAK POST
SEKOLAH RAKYAT: Sekda Kalbar Harisson meninjau kesiapan ruang asrama dan kelas di UPT BLKI Pontianak, yang akan digunakan sementara untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026, Rabu (16/7).
Sekolah Rakyat Kalbar Dimulai di Pontianak
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menyiapkan UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLKI) Pontianak sebagai lokasi sementara Sekolah Rakyat Kalbar. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 ini.
Peninjauan langsung dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson, Rabu (16/7), guna memastikan kesiapan fasilitas asrama, dan ruang belajar. Ia mengatakan, inisiatif Sekolah Rakyat merupakan hasil usulan Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
“Karena tahun ajaran baru sudah berjalan, maka pusat minta kami siapkan satu tempat sementara. BLKI ini dipilih karena sudah punya asrama dan ruang belajar. Nantinya, beberapa ruangan akan direhabilitasi terlebih dulu,” jelas Harisson.
Sekolah Rakyat jenjang provinsi ini merupakan satu dari dua lokasi di Kalbar yang disetujui pusat, selain Kota Singkawang satu lagi di Kabupaten Ketapang. BLKI hanya akan menjadi lokasi sementara, hingga pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang selesai dibangun.
Untuk tahun ajaran perdana ini, BLKI Pontianak akan menampung total 90 pelajar dari tiga jenjang pendidikan, baik SD, SMP, hingga SMA. Rinciannya, SD menerima dua rombongan belajar (rombel) sebanyak 50 pelajar, sedangkan SMP dan SMA masing-masing satu rombel dengan kapasitas 20 pelajar. Anak-anak yang direkrut berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar, kecuali Ketapang.
“Untuk SD, kami minta dari tiap kabupaten empat orang, kecuali Kapuas Hulu dan Kayong Utara masing-masing tiga, Ketapang tidak ikut karena sudah punya sendiri. Sisanya satu siswa per daerah dan akan ada cadangan,” ujarnya.
Syarat utama penerima manfaat adalah anak dari keluarga desil 1 atau 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi dilakukan dengan metode home visit oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang jumlahnya hampir 600 orang di Kalbar. “Semua (biaya sekolah) ditanggung, anggaran dari pusat. Anak-anak menginap di sini. Termasuk gurunya juga akan diasramakan di sini,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kalbar, Raminuddin, menambahkan bahwa seluruh kebutuhan pelajar akan dipenuhi pemerintah pusat. Mulai dari seragam, pakaian tidur, perlengkapan olahraga, meja belajar, tempat tidur, hingga gadget untuk pembelajaran berbasis digital. “Fasilitas standar asrama seperti AC, toilet, shower, dan pemanas air juga tersedia. Semua sudah ditetapkan sesuai SK Kemensos,” ujarnya.
Bangunan BLKI akan dilengkapi oleh satuan kerja Kementerian PUPR Kalbar mulai 14 Juli hingga 3 Agustus 2025. Diharapkan, kegiatan belajar-mengajar sudah dapat dimulai pada awal atau pertengahan Agustus nanti.
Untuk tenaga pendidik, Raminuddin mengatakan, Pemprov masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos. Namun, koordinasi sementara telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar untuk menyiapkan guru sementara. “Kami siap, sambil menunggu arahan resmi. Tahun depan, sekolah rakyat ini akan dipindahkan ke lokasi tetap di Singkawang,” ujarnya.
Untuk proses pendaftaran pelajar sendiri, dilakukan pada 14–17 Juli 2025 melalui jalur usulan daerah maupun penjaringan langsung ke lapangan. Sekolah Rakyat Kalbar ini merupakan bagian dari program nasional yang resmi diluncurkan serentak pada 14 Juli 2025 di berbagai daerah di Indonesia. “Jadi (SDM PKH) bertugas mendata, mencari, dan mereka sudah ditugaskan untuk mencari anak-anak yang disiapkan ke sekolah rakyat ini,” pungkasnya. (bar)
Editor : Hanif