PONTIANAK POST – Kalimantan Barat memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat pengembangan industri oleokimia dan biodiesel berbasis minyak sawit.
Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA, Guru Besar Kimia Agroindustri Universitas Tanjungpura, dalam keterangannya baru-baru ini.
Dengan luas perkebunan sawit mencapai 1,6 juta hektar dan produksi Crude Palm Oil (CPO) lebih dari 4 juta ton per tahun, Kalbar dinilai memiliki pasokan bahan baku yang cukup untuk mendukung pengembangan industri hilir berbasis sawit.
"Selama ini, mayoritas CPO Kalbar diekspor dalam bentuk mentah. Padahal, jika dikelola menjadi produk turunan seperti biodiesel, nilai tambahnya jauh lebih besar," ungkap Prof. Thamrin, yang juga Ketua Dewan Penasehat ICMI Orwil Kalbar dan Ketua DPW HEBITREN Kalbar, Jumat (25/4).
Ia menjelaskan, sekitar 70% dari produksi CPO Kalbar diekspor, dan hanya 30% digunakan untuk kebutuhan domestik. Ini menciptakan surplus yang bisa dimanfaatkan untuk biodiesel. “Dengan alokasi sekitar 1 juta ton CPO dan konversi 90 persen, potensi produksi biodiesel kita bisa mencapai 900.000 ton per tahun,” katanya.
Thamrin juga menyoroti manfaat ekonomi dan sosial dari pengembangan industri ini. Berdasarkan studi kelayakan, satu pabrik biodiesel berskala 100.000 ton per tahun dapat menyerap 200 hingga 300 tenaga kerja. Jika lima pabrik didirikan, akan tercipta 1.000 hingga 1.500 lapangan kerja baru.
“Dampaknya bukan hanya pada tenaga kerja. Setiap pabrik juga berpotensi menyumbang Rp 20 hingga 30 miliar dari pajak perusahaan, dan Rp 5 hingga 10 miliar dari retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.
Dari sisi lingkungan, biodiesel sawit dinilai lebih ramah dibandingkan bahan bakar fosil dan mampu menekan emisi karbon. Selain itu, hilirisasi ini juga memperkuat stabilitas harga CPO di tingkat petani dan mendorong tumbuhnya industri pendukung, seperti produksi katalis dan logistik.
Prof. Thamrin juga menekankan pentingnya inovasi lokal. Ia menyebut Universitas Tanjungpura telah mengembangkan teknologi katalis dari limbah claybath dan geopolymer, serta teknologi biodiesel generasi kedua. “Teknologi lokal ini siap diterapkan. Yang kita butuhkan sekarang adalah dukungan kebijakan dan insentif investasi,” ujarnya.
Ia merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi yang mendukung investasi biodiesel, memberikan insentif fiskal seperti keringanan PBB, serta memfasilitasi kemitraan antara industri dan petani sawit agar pasokan CPO berkelanjutan bisa terjaga.
“Dengan semua potensi dan kesiapan yang ada, Kalbar bisa menjadi pusat biodiesel terkemuka di Indonesia. Ini bukan hanya peluang ekonomi, tapi juga langkah strategis menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro