PONTIANAK POST - Industri kelapa sawit di tanah air merasa saat ini terjebak di fase stagnan pertumbuhan yang menghalangi penyediaan swasembada energi. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan konsistensi kebijakan yang dapat mendorong kinerja.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, tugas utama pemangku kepentingan industri kelapa sawit saat ini adalah meningkatkan produksi.
“Di saat kondisi industri stagnan, konsumsi terus meningkat,” ujarnya di sela rapat kerja nasional (Rakernas) Gapki 2025 di Surabaya, kemarin (15/5).
Menurut data Gapki, produksi kelapa sawit tahun lalu turun 3,8 persen. Dari 54,84 juta ton pada 2023 menjadi 52,76 juta ton di 2024. Padahal, konsumsi minyak sawit domestik terus meningkat. Tahun lalu, konsumsi domestik meningkat 2,78 persen dari 23,21 juta ton pada 2023 menjadi 23,86 juta.
Kondisi tersebut membuat kinerja ekspor terus menurun. Tahun lalu, dia mengatakan bahwa pengiriman produk olahan kelapa sawit ke luar negeri menjadi 27 juta ton. Padahal, biasanya ekspor mencapai 32 juta-33 juta ton.
“Kontribusi ekspor berawal dari 90 persen total produksi menjadi 45 persen saja, karena kami memenuhi kebutuhan domestik sebelum melakukan ekspor,” bebernya.
Pertumbuhan konsumsi tersebut bisa meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, saat ini pemerintah juga gencar untuk mendorong pemanfaatan kelapa sawit untuk produk biodiesel. “Jika, produksi tak digenjot, bisa jadi swasembada energi justru tak tercapai,” katanya
Memang, lanjut dia, tantangan ekonomi global tahun ini juga ikut menantang bagi kinerja industri kelapa sawit. Bukan hanya perang tarif. Namun, ketegangan geopolitik antara India dan Pakistan juga sempat membuat pelaku industri resah.
Maklum, India dan Pakistan merupakan dua importir terbesar untuk produk kelapa sawit RI. “Beruntung, konflik mulai mereda sebelum perusahaan sawit tanah air merasakan dampaknya,” tuturnya.
Bendahara Umum Gapki Mona Surya mengatakan, pelaku industri kelapa sawit sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia. Dalam masa tersebut, pihaknya berupaya untuk bisa menjadi salah satu penyokong ekonomi.
’’Di saat pandemi, kami merupakan salah satu industri yang masih mempertahankan pekerja. Hingga, saat ini pun kami belum ada yang melakukan PHK massal,’’ jelasnya di sela Rakernas Gapki di Surabaya, kemarin (15/5).
Namun, dia menegaskan bahwa semua upaya tersebut butuh dukungan dari pemangku kepentingan. Khususnya, regulator. Sama seperti industri lainnya, pihaknya butuh iklim investasi yang memicu ekspansi dan peningkatan produksi butuh produk hukum yang konsisten.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan kepastian hukum dan berusaha. Hal tersebutlah yang nantinya bisa mendorong kembali produksi kami,” paparnya. (bil/dio)
Editor : Miftahul Khair