PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat akselerasi digitalisasi keuangan daerah dengan menyepakati enam rekomendasi strategis dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, pada 16 Juli 2025.
Rapat tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan dihadiri oleh 15 kepala daerah se-Kalimantan Barat serta perwakilan dari instansi vertikal seperti Bank Indonesia Kalbar, OJK, BPKP, DJPb, BPK, dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar (Bank Kalbar).
“Digitalisasi menjadi kunci peningkatan efisiensi pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gubernur Ria Norsan dalam arahannya.
Baca Juga: *Kasus Perdagangan Bayi Libatkan Jaringan Internasional
Ia menekankan pentingnya integrasi sistem dan transparansi keuangan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan modern.
Kinerja Kalbar dalam elektronifikasi transaksi tergolong solid. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kalbar naik ke 91,50 pada 2024 dari 89,20 tahun sebelumnya. Provinsi ini juga berada di peringkat ketiga nasional untuk realisasi pendapatan daerah per Juni 2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Doni Septadijaya, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi bentuk komitmen kolektif antar kepala daerah untuk mempercepat digitalisasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia memaparkan sejumlah strategi utama, seperti integrasi sistem QRIS dinamis ke dalam ekosistem keuangan daerah dan konektivitas sistem SIPD dengan Bank RKUD.
Enam Rekomendasi Kunci TP2DD Kalbar:
-
Replikasi Open API SNAP QRIS berbasis E-Ponti oleh Bank Kalbar dengan seluruh kabupaten/kota;
-
Penyusunan roadmap TP2DD 2026–2030 berbasis framework ETPD;
-
Komunikasi DJPb dengan BAKTI Kominfo untuk perluasan jaringan IT di Kalbar;
-
Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI);
-
Sinergi TP2DD dan TPAKD untuk perluasan pembayaran pajak via agen laku pandai OJK;
-
Pengembangan billing center Bank RKUD serta kerja sama dengan payment aggregator untuk kanal pembayaran e-commerce dan retail modern.
Salah satu inisiatif yang tengah bergulir adalah pengajuan izin Open API QRIS MPM oleh Bank Kalbar yang terintegrasi dengan aplikasi E-Ponti milik Pemkot Pontianak.
Izin yang diajukan sejak 29 April 2025 kini tengah dianalisis secara substantif oleh Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Bila tanpa revisi, proses ini ditargetkan rampung dalam 3–4 bulan.
Bank Indonesia Kalbar memastikan dukungan penuh untuk mempercepat terbitnya izin tersebut melalui pendampingan intensif.
“Percepatan implementasi ini sangat strategis untuk mendorong digitalisasi fiskal daerah yang inklusif dan akuntabel,” tambah Doni.
HLM TP2DD Kalbar 2025 menjadi momentum penting dalam memperkokoh infrastruktur keuangan digital regional yang berdaya saing, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro