PONTIANAK POST - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi syariah, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam forum Coffee Morning bertajuk Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia.
Doni mengungkapkan, Kalbar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.
Namun, sejumlah tantangan masih perlu diatasi. Di sektor pariwisata, misalnya, Kalbar memiliki 30 desa wisata yang belum satu pun bersertifikat halal. Akomodasi syariah juga masih terbatas di Pontianak dan Singkawang, dan belum tersertifikasi secara bintang.
Baca Juga: Percepat Digitalisasi Keuangan Kalimantan Barat, 15 Kepala Daerah Sepakat 6 Arah Baru
“Kalbar memiliki potensi wisata halal yang belum tergarap optimal. Branding wisata syariah harus diperkuat, termasuk melalui pengembangan akomodasi halal berbasis lokal seperti rumah adat Melayu,” ujar Doni.
Dalam aspek industri halal, baru 16 dari 34 Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat halal, dengan kapasitas hanya mencakup 15% dari kebutuhan daging tahunan Kalbar.
Di sektor modest fashion, BI Kalbar telah membina 33 pelaku usaha, sementara beberapa tenun khas Kalbar seperti ikat Sintang dan songket Sambas telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.
Dari sisi permintaan, dengan 60,2% penduduk Kalbar beragama Islam, potensi belanja produk halal diperkirakan mencapai Rp33,96 triliun per tahun. Namun, label halal pada produk kuliner masih banyak yang belum tersertifikasi resmi.
Baca Juga: Tambang Pasir Silika di Kalimantan Barat Butuh Kepastian Harga, PERTAMISI Dorong Hilirisasi
Terkait zakat dan wakaf, Doni menyampaikan bahwa potensi zakat dari ASN Kalbar diperkirakan mencapai Rp160,23 miliar per tahun. Meski demikian, belum semua pemerintah daerah memberikan endorsement, dan banyak tanah wakaf belum dimanfaatkan secara produktif.
Kalbar memiliki 3.468 bidang tanah wakaf seluas 721,53 hektare yang berpotensi menghasilkan 11 ribu ton beras per tahun.
Bank Indonesia Kalbar sendiri telah melaksanakan sejumlah program strategis untuk mendukung ekonomi syariah, seperti fasilitasi sertifikasi halal untuk 300 UMKM dan 6 RPH; Pembentukan Pusat Informasi Halal Kalbar; Pemberdayaan ekonomi pesantren melalui program EPIKS; Pembentukan HEBITREN DPW Kalbar untuk penguatan bisnis pesantren; dan Keterlibatan aktif dalam ajang ISEF dan FESyar sebagai promosi dan perluasan pasar UMKM halal.
Pada kesempatan itu, Doni juga menekankan pentingnya akselerasi digitalisasi data zakat, wakaf, dan produk halal, serta integrasi sistem informasi dalam dashboard ekonomi syariah provinsi. Ia berharap, seluruh stakeholder—mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga masyarakat—bisa berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Kalbar.
“Dengan kolaborasi yang erat, kita bisa menjadikan Kalbar sebagai salah satu pilar ekonomi syariah di Indonesia timur,” tutupnya. (*)
Editor : Miftahul Khair