PONTIANAK POST – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat hingga September 2025 mengalami perlambatan. Baik dari sisi pendapatan maupun belanja, sebagian besar kabupaten/kota mencatatkan kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Gunawan Setiono, menyebutkan bahwa pajak daerah di tingkat kabupaten/kota masih didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan capaian Rp587,95 miliar.
“Tiga pajak konsumtif terbesar yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp587,95 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp400,66 miliar, serta Pajak Rokok Rp270,26 miliar,” ujarnya. Selain pajak konsumtif, pendapatan daerah juga diperoleh dari pajak nonkonsumtif dan opsen pajak.
Dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mencatatkan realisasi dan pertumbuhan pendapatan tertinggi hingga September 2025, yakni sebesar Rp1,475 triliun dengan pertumbuhan 14,74 persen (YoY).
Sementara itu, kinerja belanja daerah justru menurun cukup tajam. Total belanja konsolidasi seluruh kabupaten/kota dan provinsi tercatat Rp13,816 triliun, turun dari Rp16,276 triliun pada September 2024 atau mengalami kontraksi 15,12 persen (YoY).
Lagi-lagi, Kabupaten Sambas menjadi pengecualian. Daerah ini mencatatkan pertumbuhan realisasi belanja positif dengan nilai Rp1,259 triliun, tumbuh 15,12 persen (YoY).
Sebaliknya, beberapa daerah mengalami penurunan signifikan, seperti Kapuas Hulu turun 39,13 persen, Mempawah turun 22,42 persen, Kayong Utara turun 21,86 persen, dan Pemerintah Provinsi Kalbar turun 29,75 persen.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan bahwa secara umum kinerja APBD di Kota Pontianak tetap berjalan baik, meskipun realisasi belanja modal masih rendah.
“APBD sejauh ini baik, hanya belanja modal saja yang masih kecil, baru sekitar 36 persen,” katanya.
Menurutnya, rendahnya belanja modal disebabkan oleh belum adanya pencairan uang muka dalam sejumlah proyek. Ia optimistis, realisasi belanja modal akan meningkat signifikan pada dua bulan terakhir tahun ini.
“Kami prediksi pada November dan Desember nanti belanja modal bisa tembus lebih dari 50 persen,” ujar Edi. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro