PONTIANAK POST – Dengan mempertimbangkan kondisi global dan domestik, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2026 berada pada kisaran 5,3 – 6,0 persen (yoy).
Inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5 ± 1 persen, seiring berlanjutnya pembangunan sejumlah kawasan industri dan penguatan sektor ekonomi utama, terutama pertanian dan pertambangan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septawijaya dalam siaran pers di agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, baru-baru ini juga menyinggung penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang menjadi forum strategis bagi penetapan arah kebijakan.
PTBI diselenggarakan setiap akhir tahun untuk menyampaikan kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, serta arah bauran kebijakan Bank Indonesia, sekaligus menerima arahan langsung dari Presiden RI.
Doni menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri keuangan, dan sektor usaha menjadi kunci menghadapi ketidakpastian global sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun-tahun mendatang.
Pihaknya melaporkan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) di daerah ini mencapai Rp87,27 triliun, sementara total kredit tercatat sebesar Rp98,4 triliun. Kenaikan kredit terutama didorong oleh pertumbuhan kredit konsumsi dan investasi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septawijaya, menyampaikan bahwa sektor pembiayaan syariah juga menunjukkan perkembangan signifikan.
“Dana Pihak Ketiga Syariah tumbuh hingga Rp5,72 triliun, diikuti pertumbuhan pembiayaan yang cukup tinggi,” ujar Doni.
Bank Indonesia juga mencatatkan tingkat risiko kredit di Kalbar masih berada pada level yang aman. Tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 1,95 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.
Sedangkan dari sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI). Hal ini tercermin dari tumbuhnya transaksi digital, termasuk QRIS, yang mencapai 58,25 juta transaksi dengan jumlah pengguna sekitar 760 ribu.
“Peningkatan penggunaan QRIS dan BI-Fast menjadi bukti percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Kalbar,” kata Doni.
Bank Indonesia Kalbar juga mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Saat ini, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kalbar telah mencapai skor 89,8 persen, menggambarkan semakin tingginya adopsi pembayaran nontunai di lingkungan pemda.
Doni menambahkan, sinergi BI bersama pemerintah daerah dan pelaku industri keuangan akan terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas dan memperluas digitalisasi pembayaran di Kalimantan Barat.
Doni menyebutkan, ke depan terdapat berbagai tantangan yang harus diantisipasi. Prospek perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian, terutama akibat perlambatan ekonomi negara-negara maju, arah kebijakan The Federal Reserve (The Fed), serta pengalihan aliran modal global ke aset-aset safe haven.
“Situasi global ini menuntut langkah antisipatif yang konsisten. Bank Indonesia menguatkan perannya sebagai penjaga stabilitas melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran,” jelasnya.
Bauran kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah, memperkuat ketahanan sistem keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (mse)
Editor : Miftahul Khair