PONTIANAK POST — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sejak 4 Mei 2026 mulai memicu kekhawatiran efek berantai terhadap perekonomian.
Biaya logistik diprediksi membengkak, disusul lonjakan harga barang di tingkat konsumen dalam beberapa bulan ke depan.
Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan tersebut memang sulit dihindari.
Penyesuaian harga BBM, kata dia, mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah, yakni mengacu pada harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
“Dengan rupiah di kisaran Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak yang naik akibat tensi geopolitik, penyesuaian ini menjadi langkah rasional. Jika tidak, beban akan ditanggung Pertamina dan berujung pada tekanan fiskal,” ujarnya.
Meski demikian, Yusuf menyoroti ketimpangan kenaikan antarjenis BBM. Pada kelompok bensin, kenaikan relatif terbatas, seperti Pertamax Turbo yang hanya naik sekitar Rp500 per liter. Sebaliknya, lonjakan tajam terjadi pada BBM jenis diesel.
Harga Dexlite naik dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter, sementara Pertamina Dex melonjak dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter. Kenaikan ini dinilai krusial karena BBM diesel merupakan tulang punggung distribusi logistik, transportasi barang, hingga proses produksi.
“Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi dalam dua hingga tiga bulan biasanya akan muncul dalam bentuk kenaikan harga barang,” jelasnya.
Selain itu, waktu kebijakan dinilai kurang ideal. Penyesuaian harga dilakukan saat sektor riil mulai melemah. Indeks PMI manufaktur yang berada di level 49,1 menunjukkan kontraksi, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Yusuf memetakan dua jalur dampak utama. Pertama, tekanan inflasi akibat meningkatnya biaya distribusi. Kedua, perubahan perilaku konsumsi BBM masyarakat. Selisih harga yang lebar mendorong peralihan dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Sebagai gambaran, harga Pertamina Dex yang menyentuh Rp27.900 per liter terpaut jauh dari solar subsidi yang berada di kisaran Rp6.800 per liter. Perbedaan ini berpotensi memicu lonjakan konsumsi BBM subsidi.
“Secara individu ini rasional, tetapi di level makro berisiko membebani anggaran negara dan meningkatkan potensi salah sasaran,” tegas Yusuf.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi. Pemerintah diminta memperketat pengawasan harga barang, terutama yang sensitif terhadap biaya transportasi. Selain itu, distribusi BBM subsidi harus dijaga agar tepat sasaran.
Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi kunci. Fluktuasi terhadap dolar AS dinilai sebagai salah satu sumber utama tekanan biaya energi yang berdampak luas ke perekonomian.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut kenaikan BBM nonsubsidi belum berdampak signifikan terhadap pelaku UMKM. Sebagian besar usaha mikro, kata dia, masih bergantung pada BBM subsidi seperti solar, Pertalite, serta LPG 3 kilogram.
Namun, tekanan tetap dirasakan dari sisi bahan baku. Kementerian UMKM mencatat kenaikan harga plastik mencapai 30 hingga 100 persen per April 2026. Lonjakan ini dipicu terganggunya pasokan nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah tengah mengalihkan sumber pasokan nafta ke negara lain seperti India, Afrika, dan Amerika Serikat.
Kenaikan BBM kali ini menjadi pengingat bahwa gejolak energi global tidak hanya berdampak pada angka makro, tetapi juga langsung menyentuh biaya hidup masyarakat. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro