PONTIANAK POST — Nilai tukar rupiah kian tertekan di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Pada penutupan perdagangan Selasa (5/5), rupiah melemah hingga menembus level di atas Rp17.400 per dolar Amerika Serikat dan mendekati Rp17.500.
Pemerintah menilai tekanan terhadap rupiah dipicu faktor global dan musiman. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut meningkatnya permintaan dolar AS terjadi di banyak negara berkembang.
“Permintaan dolar AS sedang tinggi, terutama karena kebutuhan musiman seperti ibadah haji dan pembayaran dividen kuartal kedua,” ujarnya, kemarin.
Untuk meredam tekanan, pemerintah memperkuat kerja sama swap mata uang dengan sejumlah negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, diversifikasi pembiayaan melalui surat berharga dalam berbagai mata uang juga disiapkan.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia memastikan pergerakan rupiah masih sejalan dengan mata uang negara berkembang lainnya.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset BI, Erwin Gunawan Hutapea, menyebut pelemahan rupiah sejak awal konflik Timur Tengah masih relatif terkendali.
Bank sentral juga terus melakukan intervensi di pasar valuta asing melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara.
Cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS. Angka tersebut dinilai cukup untuk membiayai enam bulan impor dan masih berada di atas standar kecukupan internasional.
Meski demikian, tekanan terhadap rupiah belum menunjukkan tanda mereda seiring lonjakan harga energi global. Harga minyak dunia saat ini bergerak di kisaran 90 hingga 120 dolar AS per barel.
Airlangga menegaskan pemerintah terus memantau dinamika tersebut. “Harga minyak dunia bergerak sangat dinamis, sehingga kita siapkan berbagai skenario yang adaptif,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta.
Kenaikan harga minyak dipicu ketegangan geopolitik global yang membuat pasar energi sulit diprediksi.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah mengandalkan mekanisme pembelian energi berbasis rata-rata harga guna menahan lonjakan beban subsidi.
Di sisi fiskal, alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan dorongan penggunaan energi domestik, termasuk program biodiesel.
Implementasi mandatori B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026 diproyeksikan mampu menghemat impor solar hingga Rp48 triliun. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah menjaga pasokan energi, termasuk rencana menurunkan bea masuk impor LPG dari 5 persen menjadi 0 persen.
Di tengah tekanan global, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus melindungi daya beli masyarakat. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro