PONTIANAK POST — Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang lain kian menjadi. Pada penutupan transaksi Selasa (5/5) kemarin, nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar AS tembus di atas Rp17.400 ribu per 1 dolar AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Airlangga menilai pelemahan ini bukan fenomena tunggal Indonesia, melainkan terjadi di banyak negara berkembang. Permintaan dolar meningkat, dipicu faktor musiman seperti kebutuhan ibadah haji dan pembayaran dividen kuartal kedua.
“Demand terhadap dolar AS tinggi, apalagi di periode seperti ini,” ujarnya, kemarin.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah memperkuat kerja sama swap currency dengan sejumlah negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, serta menyiapkan diversifikasi pembiayaan melalui surat berharga dalam berbagai mata uang.
Baca Juga: Tersangka Pencabulan Santriwati di Pati Diduga Kabur Dua Bulan, Warga Desak Polisi Bertindak
Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan pergerakan rupiah masih sejalan dengan mata uang emerging market lainnya.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset BI, Erwin Gunawan Hutapea, menyebut pelemahan rupiah sejak awal konflik Timur Tengah masih relatif terkendali dibanding negara lain.
BI juga terus melakukan intervensi di pasar valuta asing melalui berbagai instrumen, termasuk transaksi spot, DNDF, dan pembelian Surat Berharga Negara.
Cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS—cukup untuk membiayai enam bulan impor dan masih di atas standar internasional.
Meski tekanan global belum mereda, pemerintah menegaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga: Manchester United Siap Belanja Gila-gilaan: Siapkan Rp3 Triliun, Tiga Gelandang Dibidik
Minyak Meroket
Airlangga juga menyebut pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak global yang saat ini berada di kisaran 90 hingga 120 dolar AS per barel. “Untuk BBM kita masih monitor karena harga minyak dunia ini bergerak dinamis,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Menurut Airlangga, fluktuasi harga dipengaruhi berbagai faktor, terutama ketegangan geopolitik global yang membuat pasar energi sulit diprediksi. Karena itu, pemerintah tidak menetapkan satu skenario tetap, melainkan menyiapkan langkah yang adaptif.
“Yang penting kita punya skenario untuk menjaga dan sifatnya dinamis,” katanya.
Pendekatan ini dinilai penting agar respons pemerintah tetap cepat dan terukur. Selain itu, mekanisme pembelian energi menggunakan rata-rata harga dinilai mampu menahan lonjakan beban subsidi.
Di sisi fiskal, pemerintah telah mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan dorongan penggunaan energi domestik, termasuk program biodiesel.
Airlangga menyebut implementasi B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026, bersama percepatan energi baru terbarukan (EBT), berpotensi menghemat impor solar hingga Rp48 triliun. “Ini bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada energi impor,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan menjaga pasokan, termasuk rencana penurunan bea masuk impor LPG dari 5 persen menjadi 0 persen. (ant)
Editor : Hanif