PONTIANAK – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar) yang menembus 6,14 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Di balik rekor tersebut, daya beli justru melemah akibat lonjakan harga kebutuhan pokok.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, mengakui struktur ekonomi daerah memang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan sebagai motor utama pertumbuhan.
“Pertumbuhan ekonomi kita didorong sektor pertambangan dengan kontribusi 7,07 persen. Pertumbuhannya paling tinggi, yaitu 34,14 persen. Kalau sektor pertambangan ini kita keluarkan, maka pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 4,42 persen,” kata dia kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Menurutnya, komoditas seperti bauksit dan alumina masih menjadi tulang punggung ekspor Kalbar.
Selain itu, pertumbuhan pada awal tahun turut terdongkrak faktor musiman seperti Ramadan, Idulfitri, Imlek, dan Cap Go Meh, serta pencairan tunjangan hari raya (THR).
Namun, dorongan konsumsi tersebut tidak berlangsung lama. “Yang biasanya beli satu kilogram bawang merah, sekarang jadi setengah kilogram karena harganya sudah Rp50 ribu per kilogram,” ungkapnya.
Harisson menambahkan, tekanan harga dipicu berbagai faktor, mulai dari geopolitik global, kenaikan BBM non-subsidi, hingga biaya produksi dan distribusi. Meski inflasi berada di kisaran 2,5 persen dan tergolong terkendali, daya beli tetap tergerus.
“Pendapatan masyarakat relatif sama, tetapi harga-harga naik. Itu yang menyebabkan daya beli menurun,” tegasnya.
Pertumbuhan Belum Berkualitas
Ekonom Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Eddy Suratman, menilai capaian 6,14 persen memang melampaui pertumbuhan alamiah Kalbar yang berkisar 5 persen.
Namun, ia mengingatkan pentingnya kualitas pertumbuhan.
“Pertumbuhan yang berkualitas adalah yang mampu menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, serta mengurangi kemiskinan,” ujarnya kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kalbar tidak hanya ditopang pertambangan, tetapi juga lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 28,95 persen.
Kombinasi belanja rumah tangga, belanja pemerintah, dan sektor tambang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Direktur WALHI Kalbar, Sri Hartini, mengingatkan bahwa ketergantungan pada sektor tambang memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat.
“Keuntungan dari sektor pertambangan bersifat padat modal, sementara kerusakan ditanggung masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, orientasi pertumbuhan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam berisiko menciptakan ketimpangan, baik secara ekonomi maupun lingkungan.
Daya Beli dan UMKM Tertekan
Ketua Kadin Kalbar, Arya Rizqi Darsono, menilai pertumbuhan ekonomi masih mencerminkan aktivitas usaha yang positif, terutama di sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan.
“Pertumbuhan 6,14 persen ini menunjukkan sektor usaha di Kalbar masih tumbuh positif,” ujarnya kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Namun, ia menyoroti tekanan yang masih dirasakan masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah dan pelaku UMKM.
“Masih ada tekanan pada konsumsi rumah tangga, terutama di kelompok menengah bawah dan pelaku UMKM,” katanya.
Arya menekankan pentingnya hilirisasi, penguatan UMKM, serta pengembangan industri turunan agar manfaat pertumbuhan lebih merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Apindo Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menilai capaian pertumbuhan ekonomi saat ini patut diapresiasi, namun harus dijaga konsistensinya.
“Pertumbuhan ini menunjukkan kinerja yang baik, tapi harus konsisten,” ujarnya kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Ia menekankan, stabilitas kebijakan dan kepastian usaha menjadi kunci agar dunia usaha tetap tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Di tengah capaian angka pertumbuhan yang tinggi, Kalbar kini dihadapkan pada tantangan klasik: memastikan pertumbuhan tidak hanya besar di angka, tetapi juga terasa nyata di dapur masyarakat. (bar/sti/ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro