PONTIANAK – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih memunculkan sorotan kritis terkait struktur ekonomi daerah yang dinilai masih terlalu bergantung pada sektor ekstraktif serta berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan tekanan lingkungan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mencapai 34,14 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah juga melonjak hingga 28,95 persen.
Pengamat ekonomi Kalbar, Eddy Suratman, menyebut capaian tersebut memang berada di atas pertumbuhan alamiah daerah yang berkisar sekitar 5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita 6,14 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan alamiah kita itu sekitar 5 persen,” ujarnya kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Ia menjelaskan bahwa kombinasi antara belanja rumah tangga, belanja pemerintah, dan sektor pertambangan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kalbar pada periode tersebut.
“Perpaduan antara belanja rumah tangga, belanja pemerintah, dan sektor pertambangan itu semuanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.
Namun, Eddy menilai bahwa di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat persoalan mendasar terkait kualitas dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi.
Ia menyoroti bahwa sektor pertambangan cenderung lebih banyak memberikan keuntungan kepada pemilik modal dibandingkan masyarakat luas.
“Pertambangan itu lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal,” ujarnya.
Dari sisi indikator sosial ekonomi, Kalbar memang menunjukkan perbaikan. Gini Ratio tercatat membaik dari 0,316 pada Maret 2025 menjadi 0,308 pada September 2025, sementara angka kemiskinan turun menjadi 322,54 ribu orang.
Namun, di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru meningkat menjadi 4,57 persen pada Februari 2026. Eddy menilai bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan yang berkualitas adalah yang mampu menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, serta mengurangi kemiskinan,” tegasnya.
Risiko Ekologi dan Ekonomi Ekstraktif
Namun sorotan paling tajam datang dari WALHI yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Kalbar masih bertumpu pada model ekonomi ekstraktif yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 737 izin usaha pertambangan (IUP) di Kalbar dengan komoditas bauksit, batubara, emas, zircon, bijih besi, hingga timah.
WALHI menilai ekspansi tambang tersebut telah mempersempit ruang hidup masyarakat dan mengancam keberlanjutan lingkungan.
“Pertumbuhan ini jauh dari kata inklusif. Keuntungan sektor tambang bersifat padat modal, sementara kerusakan ditanggung masyarakat,” tegas Direktur WALHI Kalbar, Sri Hartini kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Ia juga menyoroti ancaman kerusakan lingkungan seperti hilangnya tutupan hutan, pencemaran air, dan rusaknya daerah aliran sungai (DAS).
“Ini bukan ekonomi berkelanjutan, melainkan ekonomi ekstraktif yang mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang,” lanjutnya.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang hanya tumbuh 1,37 persen dinilai menunjukkan ketimpangan prioritas pembangunan daerah.
Dorong Diversifikasi dan Pemerataan
Di sisi lain, pelaku usaha melalui Apindo Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Kalbar masih berada dalam tren positif, namun perlu dijaga keberlanjutannya.
“Pertumbuhan ini menunjukkan kinerja yang baik,” ujarnya kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Ia menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi agar Kalbar tidak terlalu bergantung pada sektor tambang dan komoditas.
“Kalbar harus mengembangkan UMKM, pariwisata, industri kreatif, dan hilirisasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi juga petani, pekerja, dan pelaku usaha kecil.
“Pertumbuhan harus dinikmati masyarakat luas,” ujarnya. (bar/sti/ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro