PONTIANAK – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar) sebesar 6,14 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 dinilai masih sangat dipengaruhi sektor pertambangan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mulai mencermati tekanan terhadap daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa sektor pertambangan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi.
“Pertumbuhan ekonomi kita (Kalbar) didorong sektor pertambangan dengan kontribusi 7,07 persen. Pertumbuhannya paling tinggi, yaitu 34,14 persen. Kalau sektor pertambangan ini kita keluarkan, maka pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 4,42 persen,” ujarnya, Rabu (6/5).
Ia menjelaskan, komoditas utama yang menopang pertumbuhan sektor tersebut adalah bauksit dan alumina yang hingga kini masih menjadi penopang utama aktivitas industri dan ekspor Kalbar.
Selain faktor pertambangan, Harisson menyebut capaian pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi momentum musiman pada kuartal pertama 2026 yang berlangsung pada periode Januari hingga April.
Pada periode tersebut, terdapat sejumlah momentum hari besar keagamaan seperti Ramadan, Idulfitri, Imlek, dan Cap Go Meh yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi itu juga diperkuat dengan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Pada kuartal pertama itu ada Ramadan, Idulfitri, Imlek, dan Cap Go Meh, ditambah dengan adanya THR (tunjangan hari raya), sehingga konsumsi masyarakat meningkat,” jelasnya.
Namun, Harisson mengakui kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Setelah periode musiman berakhir, tekanan terhadap daya beli masyarakat mulai terasa akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Ia menggambarkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai menyesuaikan pengeluaran sehari-hari akibat lonjakan harga pangan.
“Yang biasanya beli satu kilogram bawang merah, sekarang jadi setengah kilogram karena harganya sudah Rp50 ribu per kilogram,” ungkapnya.
Menurut Harisson, kenaikan harga tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geopolitik global, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, hingga meningkatnya biaya produksi.
Selain itu, harga bahan baku, pupuk, serta hasil panen padi yang belum optimal juga turut memberi tekanan terhadap inflasi di Kalbar.
“Kuartal satu ada THR, daya beli masyarakat terungkit karena THR. Inflasi memang meningkat di Kalbar, namun masih di (batas) rata-rata nasional,” tambahnya.
Meski demikian, ia memastikan inflasi Kalbar masih dalam kondisi terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan.
“Inflasi kita sekitar 2,5 persen, sama dengan Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan masih paling rendah se-Kalimantan. Tertinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel) 3,67 persen, lalu Kalimantan Tengah (Kalteng) 3,66 persen, dan Kalimantan Utara (Kaltara) 2,68 persen,” paparnya.
Harisson menilai tekanan terhadap daya beli masyarakat lebih disebabkan kenaikan harga barang, sementara pendapatan masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan.
“Pendapatan masyarakat relatif sama, tetapi harga-harga naik. Itu yang menyebabkan daya beli menurun, walaupun inflasi kita (Kalbar) masih dalam rentang kendali,” tegasnya. (bar)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro