PONTIANAK POST – Ekonomi Kalimantan Barat mencatatkan pertumbuhan impresif pada triwulan I 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar melaporkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,14 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.
Pengamat Ekonomi Kalbar, Eddy Suratman, menyebut capaian tersebut berada di atas pertumbuhan alamiah daerah yang berkisar 5 persen.
Ia menilai, ada sejumlah faktor utama yang mendorong lonjakan tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi kita 6,14 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan alamiah kita itu sekitar 5 persen,” ujarnya, Rabu (6/5) kepada Pontianak Post.
Berdasarkan data BPS Kalbar, pertumbuhan terjadi di seluruh sektor. Adapun sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mencapai 34,14 persen, tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan juga ditopang oleh konsumsi pemerintah yang melonjak hingga 28,95 persen.
Eddy menjelaskan, tingginya belanja pemerintah baik dari APBD maupun APBN menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi daerah.
Belanja pemerintah tersebut antara lain mengalir melalui berbagai program, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, serta belanja rutin pemerintah daerah.
Selain itu, tambah dia, momentum hari besar keagamaan pada triwulan I seperti Imlek, Cap Go Meh, Ramadan, hingga Idulfitri turut mendorong konsumsi rumah tangga.
"Perpaduan antara belanja rumah tangga, belanja pemerintah, dan sektor pertambangan itu semuanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.
Namun, pertanyaan penting muncul: apakah pertumbuhan tersebut sudah inklusif, dirasakan luas oleh masyarakat, atau justru hanya dinikmati segelintir pihak?
Eddy menilai, sektor pertambangan masih cenderung lebih banyak menguntungkan pemilik modal dibandingkan masyarakat secara umum.
“Pertambangan itu lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal. Sementara pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga, itu lebih langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Eddy, tingkat inklusifitas pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui sejumlah indikator, seperti Gini Ratio atau ketimpangan, tingkat pengangguran, hingga angka kemiskinan.
Dari sisi ketimpangan, kondisi Kalimantan Barat masih tergolong relatif merata. Data BPS menunjukkan Gini Ratio pada September 2025 berada di angka 0,308, menurun dari 0,316 pada Maret 2025. “Gini Ratio kita masih kategori relatif merata,” katanya.
Sementara itu, angka kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Data BPS terakhir menunjukkan, jumlah penduduk miskin Kalbar pada September 2025 tercatat sebanyak 322,54 ribu orang, berkurang 8,41 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Data BPS per Februari 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar meningkat menjadi 4,57 persen, naik 0,34 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Eddy mengingatkan, ke depan terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, terutama dampak geopolitik global yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan biaya transportasi.
Kondisi ini dapat memicu inflasi sekaligus meningkatkan biaya produksi.
Menurutnya, pengendalian inflasi agar tetap berada kisaran atau bahkan di bawah 2,5 persen menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, kualitas pertumbuhan juga harus menjadi perhatian utama. Pertumbuhan yang berkualitas, lanjutnya, adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran, serta mengurangi kemiskinan.
Ia pun menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Jangan sampai pertumbuhan ini hanya dinikmati segelintir orang, tapi harus dinikmati oleh banyak orang,” pungkasnya. (sti)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro