PONTIANAK POST – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menyoroti tingginya kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai menyimpan dampak serius terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Direktur WALHI Kalbar, Sri Hartini, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 5,39 persen hingga 6,14 persen secara tahunan memang terlihat positif secara angka.
Namun, di balik capaian tersebut terdapat persoalan besar terkait kerusakan lingkungan dan ketimpangan manfaat ekonomi.
Menurutnya, sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kalbar dengan angka mencapai 34,14 persen. Di sisi lain, ekspansi izin usaha tambang di Kalbar juga terus meningkat.
Berdasarkan data yang dihimpun WALHI, setidaknya terdapat 737 izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pelaku usaha minerba, baik perorangan, CV, PT, koperasi, maupun firma.
Izin tersebut didominasi tambang bauksit, batubara, emas, zircon, bijih besi, dan timah.
“Lonjakan peningkatan ekonomi dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar terkesan seperti sebuah rekor bagi pemerintah. Akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana dampak lingkungan dan pemulihan pascatambang,” sebutnya kepada Pontianak Post, Rabu (6/5).
Sri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis.
Menurutnya, prinsip environmental justice atau keadilan lingkungan tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata.
“Dengan banyaknya izin pertambangan di Kalbar juga semakin mengkhawatirkan mengenai menyempitnya wilayah kelola dan ruang hidup rakyat,” katanya.
Tambang Dinilai Tinggalkan Kerusakan Permanen
Sri menilai pola pembangunan ekonomi yang terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam berpotensi meninggalkan kerusakan permanen bagi lingkungan maupun masyarakat.
Ia menyebut alam memiliki batas biofisik yang tidak bisa terus-menerus dipaksa untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi.
“Paksaan ekonomi untuk terus tumbuh mensyaratkan kepunahan, kerusakan, dan bencana yang paling fenomenal, yaitu perubahan iklim,” tegasnya.
Menurut Sri, aktivitas pengerukan sumber daya alam secara masif akan berdampak langsung terhadap hilangnya tutupan hutan, pencemaran air, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Selain itu, risiko bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) juga dinilai semakin meningkat.
“Pengerukan sumber daya alam terus-menerus dilakukan secara masif ini akan meninggalkan jejak kerusakan permanen bagi lingkungan dan rakyat,” ujarnya.
Dinilai Tidak Inklusif
WALHI juga menilai pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini belum bisa disebut inklusif karena manfaat terbesar dinilai lebih banyak dinikmati korporasi besar dan pemilik modal.
Sri menyebut sektor pertambangan bersifat padat modal dan tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal dibandingkan sektor pertanian maupun perikanan.
“Kami menilai pertumbuhan 6,14 persen ini jauh dari kata inklusif. Keuntungan dari sektor pertambangan bersifat padat modal, bukan padat karya bagi warga lokal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keuntungan ekonomi dari sektor tambang sebagian besar mengalir ke korporasi dan kelompok elite, sementara dampak kerusakan justru ditanggung masyarakat di wilayah terdampak.
“Uangnya lari ke kantong korporasi dan segelintir elit, sementara beban kerusakannya seperti banjir, kekeringan, dan rusaknya DAS ditanggung masyarakat adat dan petani di tingkat tapak,” tegasnya.
Sri juga menyoroti sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat Kalbar, namun hanya tumbuh 1,37 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada industri ekstraktif dibandingkan penguatan ekonomi rakyat.
“Ini bukan ekonomi berkelanjutan, melainkan ekonomi ekstraktif yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan, ruang hidup rakyat, dan generasi mendatang,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sri mempertanyakan makna pertumbuhan ekonomi tinggi apabila masyarakat justru kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan akibat kerusakan lingkungan.
“Apa gunanya angka pertumbuhan tinggi jika rakyat kehilangan tanahnya, airnya tercemar, dan alamnya rusak. Pertumbuhan ini hanyalah angka di atas kertas yang dibayar dengan kehancuran ekologis,” pungkasnya. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro