PONTIANAK POST- Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional setelah capaian ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 lebih banyak ditopang lonjakan belanja pemerintah.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan peningkatan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.
“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kenaikan belanja pemerintah turut didukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I-2026, menjadi yang tertinggi dalam sekitar satu dekade terakhir.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor naik 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.
Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menciptakan efek berganda terhadap konsumsi dan investasi domestik.
Dipo menilai strategi tersebut cukup efektif menopang aktivitas ekonomi pada awal tahun, termasuk mendorong investasi.
“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan ruang fiskal pemerintah memiliki keterbatasan sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.
Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.
Dipo juga menilai konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang meningkatkan belanja masyarakat. Namun, kondisi sektor manufaktur dinilai masih perlu mendapat perhatian.
“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal agar konsumsi domestik tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti turut menilai kebijakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah bertujuan mendorong permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta menopang pertumbuhan ekonomi.
“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.
Namun, ia menilai dampak berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.
Esther menambahkan kebijakan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas