PONTIANAK POST - Pemerintah menegaskan Indonesia harus mengambil kendali lebih besar terhadap komoditas strategis nasional, terutama kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.
Presiden Prabowo Subianto menilai sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya menjadi produsen bahan mentah yang mengikuti mekanisme harga dari luar negeri.
“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Jakarta.
Pernyataan tersebut muncul di tengah wacana penguatan tata kelola ekspor sawit nasional yang belakangan memicu gejolak harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Bagi daerah penghasil sawit seperti Kalimantan Barat, isu tersebut bukan sekadar persoalan perdagangan global, tetapi menyangkut masa depan ekonomi jutaan masyarakat desa yang bergantung pada sektor perkebunan sawit.
Sawit Disebut Jadi Kekuatan Strategis Indonesia
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) memiliki kontribusi besar terhadap ekspor pertanian nasional dan devisa negara.
“Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan,” kata Amran.
Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir minyak sawit terbesar dunia. Pada 2025, devisa ekspor sawit mencapai sekitar 23 miliar dolar AS atau setara Rp391 triliun.
Selain menjadi penyumbang devisa, industri sawit juga menopang kehidupan jutaan petani, pekerja, dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Dari sisi produksi, Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sawit per tahun dengan total ekspor produk olahan sawit mencapai sekitar 32 juta ton.
“Angka tersebut memperlihatkan dominasi Indonesia dalam rantai pasok global minyak sawit sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dunia,” ujar Amran.
Pemerintah Ingin Ubah Paradigma Lama
Menurut Prabowo, Indonesia harus mulai mengubah paradigma lama dari sekadar penjual bahan mentah menjadi negara yang memiliki kendali atas nilai komoditas strategisnya sendiri.
Arah kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk sawit, tetapi juga komoditas lain seperti nikel, batu bara, karet, hingga emas.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai momentum saat ini menjadi titik penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas hasil bumi nasional.
“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar,” ujar Sudaryono.
Menurut dia, pemerintah ingin Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat dalam perdagangan global.
Sawit dan Kedaulatan Ekonomi Bangsa
Sudaryono menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional dan keberlanjutan generasi mendatang.
“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” katanya.
Ia bahkan menyebut Indonesia harus berani mengoptimalkan pemanfaatan domestik apabila pasar global tidak menerima harga yang ditetapkan pemerintah.
“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, menjaga komoditas strategis sama artinya dengan menjaga kedaulatan bangsa.
“Kekayaan alam ini pinjaman masa depan buat anak cucu. Menjaga komoditas pertanian maupun tambang berarti mengamankan kedaulatan bangsa,” ujarnya.
Petani Sawit Diharapkan Tak Jadi Korban Gejolak Pasar
Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga stabilitas harga sawit di tingkat petani saat melakukan perubahan tata kelola ekspor.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas agar semangat kemandirian ekonomi tidak justru berdampak negatif terhadap petani sawit mandiri.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Suyanto Tanjung, menyoroti anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah wilayah Kalbar dalam beberapa hari terakhir.
Penurunan harga disebut mencapai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram dan mulai berdampak langsung terhadap pendapatan petani sawit mandiri.
Tanjung yang juga dikenal sebagai petani sawit di Kabupaten Sintang mengatakan penurunan harga terjadi secara bertahap.
“Saya bukan pengusaha sawit, saya petani sawit sebenarnya. Memang benar harga TBS di Kalbar ini sudah banyak turun. Hari pertama turun Rp300, hari kedua turun lagi sekitar Rp400. Total ada yang turun sampai Rp800 hingga Rp1.000,” ujar Suyanto saat wawancara di kantor MABT Indonesia, Jumat (22/5/2026).
Sebelum mengalami penurunan, harga TBS di tingkat petani sempat berada di kisaran Rp3.500 per kilogram. Namun kini di sejumlah wilayah turun menjadi sekitar Rp2.500 hingga Rp2.700 per kilogram.
Bagi banyak petani di pedalaman Kalbar, penurunan tersebut bukan sekadar angka pasar, tetapi menyangkut biaya sekolah anak, kebutuhan dapur, hingga cicilan kebun yang bergantung pada hasil panen mingguan.
[Tambahkan testimoni petani sawit di Sintang atau Melawi untuk memperkuat human interest dan dwell time]
Wacana Ekspor Satu Pintu Disebut Bikin Pasar Shock
Menurut Tanjung, salah satu faktor yang memicu gejolak harga sawit adalah pernyataan Presiden terkait rencana ekspor komoditas melalui mekanisme satu pintu yang dikelola lembaga BUMN.
Ia menilai kebijakan tersebut sebenarnya memiliki tujuan baik dalam jangka panjang, terutama untuk memperbaiki tata kelola ekspor dan mencegah praktik penyimpangan yang merugikan negara.
Namun, pasar disebut merespons kebijakan itu dengan kekhawatiran karena belum adanya kepastian teknis.
“Penyebabnya salah satunya pidato Presiden soal ekspor satu pintu lewat lembaga BUMN. Ini membuat pasar shock. Salah satu komoditas yang paling terdampak ya sawit,” katanya.
Menurut politisi Partai Hanura Kalbar itu, para pelaku usaha hingga kini masih menunggu kejelasan mekanisme baru sehingga memunculkan ketidakpastian di lapangan.
Petani Sawit Mandiri Jadi Pihak Paling Terdampak
Tanjung menilai dampak terbesar justru dirasakan masyarakat kecil, terutama petani sawit mandiri yang tidak memiliki posisi tawar kuat terhadap perubahan pasar.
“Pengusaha sawit mungkin masih bingung bagaimana mekanismenya. Karena belum ada kepastian hukum dan teknis yang jelas, akhirnya imbasnya ke masyarakat kecil, terutama petani sawit mandiri,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut ironis karena harga crude palm oil (CPO) dunia saat ini sebenarnya relatif stabil bahkan cenderung meningkat.
“Padahal harga CPO sebenarnya tidak bermasalah, bahkan cenderung naik. Tapi kenapa harga TBS turun? Karena pengaturan yang belum dipahami pelaku usaha dan dampaknya dirasakan masyarakat,” katanya.
Kondisi itu mulai memicu kecemasan di sentra perkebunan sawit Kalbar seperti Sintang, Sekadau, Sanggau, Ketapang, hingga Melawi yang ekonominya sangat bergantung pada sektor sawit.
[Tambahkan data kontribusi sawit terhadap ekonomi Kalbar atau jumlah petani sawit rakyat untuk memperkuat SEO topical authority]
DPRD Kalbar Minta Pemerintah Jaga Pelaku Usaha yang Taat Aturan
Tanjung mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan baru tidak sampai merugikan pelaku usaha yang selama ini menjalankan usaha secara baik dan taat aturan.
Menurut dia, pemerintah memang perlu menindak tegas oknum pengusaha yang melakukan pelanggaran. Namun penindakan tersebut tidak seharusnya berdampak luas terhadap seluruh pelaku usaha maupun petani.
“Kalau ada pengusaha nakal, silakan ditindak tegas. Kami setuju. Tapi jangan karena satu dan dua oknum saja, semua pelaku usaha dan petani sawit ikut terkena imbas,” tegas Ketua Umum DPP MABT Indonesia itu.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian regulasi agar kondisi pasar kembali stabil dan harga sawit di tingkat petani dapat kembali normal.
“Kita berharap pemerintah menjamin bahwa regulasi baru ini tidak menimbulkan persoalan bagi pengusaha yang baik dan jujur. Kalau yang tidak jujur, silakan ditindak,” pungkasnya.
Sawit Jadi Penopang Ekonomi Desa di Kalbar
Industri sawit selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan di Kalimantan Barat.
Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor sawit juga menggerakkan ekonomi lokal mulai dari jasa angkutan, perdagangan pupuk, warung desa, hingga usaha kecil masyarakat sekitar kebun.
Karena itu, gejolak harga TBS dinilai dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat desa jika tidak segera ditangani melalui kepastian kebijakan dan stabilitas pasar. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro