PONTIANAK POST — Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah di Kalimantan Barat mulai memicu keresahan petani. Dalam beberapa hari terakhir, harga TBS dilaporkan turun hingga Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram di tengah rencana penerapan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran lama di kalangan petani sawit. Mereka trauma harga kembali jatuh seperti krisis 2015 saat TBS sempat berada di bawah Rp1.000 per kilogram.
Pasar Mulai Bereaksi terhadap Skema Ekspor Satu Pintu
Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menilai pasar mulai bereaksi bahkan sebelum kebijakan ekspor satu pintu benar-benar diterapkan penuh.
Menurut dia, pemerintah perlu segera memberikan kepastian arah kebijakan agar tidak menimbulkan kepanikan pasar yang berdampak langsung terhadap harga sawit rakyat.
“Yang paling dirugikan bukan pelaku under invoicing, melainkan petani sawit yang harga jualnya tergerus jauh ke bawah akibat pasar yang tidak stabil,” ujar Mansuetus di Jakarta, Senin (25/5).
Ia menilai peran PT DSI sebaiknya difokuskan pada pencatatan, monitoring, transparansi data ekspor, dan pengawasan administratif, bukan mengambil alih seluruh mekanisme perdagangan sawit nasional.
Petani Ingat Krisis Harga Sawit 2015
Kekhawatiran petani semakin besar setelah harga TBS di sejumlah wilayah sentra sawit mengalami penurunan tajam. Data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat harga TBS di Kalimantan Barat turun sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram.
Penurunan lebih drastis bahkan terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, dari sebelumnya sekitar Rp2.800 per kilogram menjadi Rp1.000 per kilogram.
Ketua SPKS, Sabarudin, mengatakan kondisi itu membangkitkan trauma lama petani sawit terhadap krisis harga pada 2015.
“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” ujarnya.
Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat sebelumnya juga mencatat luas kebun sawit swadaya di Kalbar telah mencapai 534.767 hektare atau sekitar 26,7 persen dari total areal sawit provinsi tersebut. Mayoritas pekebun mandiri dinilai rentan terhadap gejolak harga karena belum seluruhnya memiliki kemitraan dan perlindungan tata niaga yang kuat.
Pemerintah Akui Harga Sawit Turun di Lapangan
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius IK, mengakui harga sawit di lapangan memang mengalami penurunan meski pemerintah telah menetapkan harga acuan.
“Memang hasil pantauan kita terjadi penurunan harga sawit secara real. Walaupun sudah kita tetapkan harga sekian, tapi real di lapangan tidak bisa kita pungkiri memang ada penurunan-penurunan,” ujarnya.
Ia berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan harga sawit dapat kembali stabil.
Menurut Ignasius, gejolak harga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor satu pintu yang saat ini masih dalam tahap transisi.
“Kita berharap kebijakan satu pintu ekspor ini ada perubahan-perubahan lah, jangan hanya menimbulkan goncangan seperti ini,” katanya.
Petani Sawit Merasa Langsung Terdampak
Anggota DPRD Kalbar dari daerah pemilihan Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Suyanto Tanjung, mengatakan penurunan harga TBS sangat dirasakan petani di daerah.
Politisi yang juga mengaku sebagai petani sawit itu menyebut harga turun bertahap sejak beberapa hari terakhir.
“Saya bukan pengusaha sawit, saya petani sawit sebenarnya. Memang benar harga TBS di Kalbar ini sudah banyak turun. Hari pertama turun Rp300, hari kedua turun lagi sekitar Rp400. Total ada yang turun sampai Rp800 hingga Rp1.000,” ujarnya.
Menurut dia, pasar mengalami shock setelah muncul rencana ekspor satu pintu melalui lembaga BUMN.
“Penyebabnya salah satunya pidato Presiden soal ekspor satu pintu lewat lembaga BUMN. Ini membuat pasar shock. Salah satu komoditas yang paling terdampak ya sawit,” katanya.
Harga CPO Dunia Stabil, Tapi TBS Petani Turun
Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat, Indra Rustandi, menilai penurunan harga TBS tidak sepenuhnya dipengaruhi harga crude palm oil (CPO) dunia.
“Sebenarnya harga CPO tidak turun. Nah, kita berpatokan ke harga TBS itu yang berpatok pada indeks,” ujarnya.
Ia menduga harga murah paling banyak terjadi pada petani yang menjual hasil panennya melalui tengkulak atau pihak ketiga.
Pemerintah Pastikan Transisi Dimulai Pekan Depan
Di tengah keresahan petani, pemerintah memastikan ekspor sawit tetap berjalan normal selama masa transisi pembentukan PT DSI.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan proses transisi dimulai pada Senin (1/6/2026).
“Transisi ini adalah proses pengalihan, sehingga mulai 1 Januari 2027 seluruh ekspor sudah sepenuhnya oleh PT DSI,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pelaku usaha existing masih tetap menjalankan ekspor seperti biasa selama masa penyesuaian.
Petani Diminta Tidak Mudah Terprovokasi
Ketua DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, meminta petani sawit tetap tenang menghadapi situasi saat ini.
“Saya ingin mengatakan kepada kita semua petani sawit, dimanapun berada, kalau lah turun harga TBS sekarang, jangan terus merajuk. Jangan terus mau gampang terprovokasi,” katanya.
Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti kendaraan yang sedang diperbaiki sehingga wajar terjadi guncangan sementara.
“Yang namanya ibarat mobil sedang diperbaiki, sedang dicuci, tentu akan ada sedikit gangguan atau guncangan,” ujarnya.
Menurut Gulat, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang tata kelola perdagangan sawit nasional agar lebih baik ke depan.
Jutaan Kehidupan Bergantung pada Sawit
Mansuetus Darto mengingatkan industri sawit bukan hanya soal ekspor dan bisnis besar, tetapi menyangkut kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Menurut dia, sektor sawit menopang kehidupan petani, buruh, sopir angkutan, UMKM, hingga ekonomi daerah sentra perkebunan.
“Industri sawit menyangkut kehidupan sekitar 17 juta orang,” katanya.
Sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kalimantan Barat. Data Kementerian PPN/Bappenas mencatat Kalbar merupakan produsen crude palm oil (CPO) terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi mencapai 5,20 juta ton pada 2023.
Sementara itu, Statistik Perkebunan mencatat luas perkebunan sawit rakyat di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 666 ribu hektare dengan sekitar 279 ribu kepala keluarga menggantungkan hidup dari sektor ini.
Secara nasional, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebut luas areal sawit Indonesia pada 2025 mencapai 16,83 juta hektare dengan produksi sekitar 46,55 juta ton CPO. Industri sawit juga menjadi salah satu sumber devisa terbesar nasional melalui ekspor yang mencapai 28,5 miliar dolar AS pada 2025. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro