PONTIANAK POST — Di tengah dominasi sawit dan komoditas pangan dalam kebijakan subsidi pemerintah, nasib petani karet rakyat perlahan mulai terlupakan.
Padahal, komoditas yang dulu menjadi primadona ekspor Indonesia itu hingga kini masih menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga di Sumatera dan Kalimantan.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengatakan pemerintah siap memperjuangkan pupuk subsidi bagi petani karet rakyat yang selama ini belum tersentuh bantuan tersebut.
“Sekitar 90 persen petani karet itu adalah petani rakyat. Lahannya itu lahan milik rakyat 90 persen sehingga kalau kemudian dari sisi fiskal dan moneter pemerintah mencukupi, kita akan berjuang agar para petani rakyat juga mendapatkan pupuk subsidi,” ujar Viva Yoga di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Komoditas Besar, Tapi Belum Dapat Subsidi
Menurut Viva Yoga, hingga kini komoditas karet belum masuk dalam daftar penerima pupuk subsidi nasional. Pemerintah masih memprioritaskan komoditas pangan seperti padi, jagung, dan singkong karena keterbatasan anggaran negara.
Namun ia menilai perjuangan menghadirkan subsidi bagi petani karet merupakan langkah penting untuk menyelamatkan produktivitas perkebunan rakyat.
“Upaya untuk memperjuangkan agar komoditas karet juga nantinya bisa mendapatkan subsidi pupuk itu adalah langkah yang tepat,” katanya.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan luas perkebunan karet Indonesia mencapai sekitar 3,45 juta hektare pada 2024. Sekitar 85 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat yang menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani di Sumatera dan Kalimantan.
Dari sisi perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor karet dan barang dari karet Indonesia sepanjang 2024 bernilai lebih dari 5 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu komoditas perkebunan strategis penyumbang devisa negara setelah sawit dan kopi.
Organisasi International Rubber Study Group (IRSG) juga menempatkan Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir karet alam terbesar kedua dunia setelah Thailand.
Jutaan Keluarga Masih Bergantung pada Karet
Viva Yoga menyebut sekitar 2,1 juta kepala keluarga di Indonesia masih menggantungkan hidup dari sektor perkebunan karet rakyat.
Mayoritas petani tersebut berada di kawasan transmigrasi di Sumatera dan Kalimantan.
“Jadi ini menjadi hal penting dan menjadi tanggung jawab kami agar warga transmigrasi yang ada di kawasan transmigrasi atau eks kawasan transmigrasi itu bisa meningkat pendapatannya, bisa sejahtera,” ujarnya.
Bagi banyak keluarga petani, hasil sadapan karet bukan hanya sumber pendapatan utama, tetapi juga biaya sekolah anak, kebutuhan pangan rumah tangga, hingga biaya kesehatan sehari-hari.
Pohon Tua dan Produktivitas Menurun
Di balik status Indonesia sebagai eksportir karet terbesar kedua dunia setelah Thailand, sektor perkebunan karet rakyat menghadapi banyak persoalan.
Salah satu masalah utama adalah usia tanaman yang sudah tua. Banyak pohon karet rakyat berumur lebih dari 25 tahun sehingga produktivitas getah terus menurun.
Menurut Viva Yoga, kondisi tersebut membuat program replanting atau peremajaan kebun menjadi kebutuhan mendesak.
“Petani karet perlu replanting atau peremajaan karena produksinya sudah turun mengingat usia pohon karetnya sebagian besar lebih dari 25 tahun,” katanya.
Selain itu, petani juga membutuhkan dukungan pemupukan, pembangunan infrastruktur kebun, hingga teknologi penyadapan yang lebih modern.
Indonesia Dinilai Bisa Salip Thailand
Viva Yoga optimistis produktivitas karet nasional bisa meningkat signifikan apabila pemerintah serius melakukan pembenahan sektor hulu.
Menurut dia, bantuan pupuk subsidi, pengendalian hama, bibit unggul, dan pelatihan teknik penyadapan berpotensi mendongkrak produksi lateks nasional.
“Kalau kemudian hal tersebut diberikan oleh pemerintah maka Indonesia akan bisa menyalip negara Thailand dalam ekspor karet dunia,” katanya.
Saat ini Indonesia masih menjadi eksportir karet terbesar kedua dunia setelah Thailand.
Data International Rubber Study Group (IRSG) menunjukkan Thailand masih menjadi produsen karet alam terbesar dunia dengan produksi sekitar 4,8 juta ton per tahun. Sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan produksi sekitar 3 juta ton per tahun. Meski demikian, Indonesia memiliki luas perkebunan karet rakyat yang jauh lebih besar sehingga dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitas nasional.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor karet alam dan produk karet Indonesia sepanjang 2024 mencapai jutaan ton dengan nilai devisa lebih dari 5 miliar dolar AS. Thailand masih unggul dalam produktivitas per hektare karena dukungan replanting, bibit unggul, dan intensifikasi perkebunan yang lebih kuat.
Sejumlah pengamat perkebunan menilai produktivitas kebun karet rakyat Indonesia masih relatif rendah karena mayoritas tanaman sudah berusia tua dan minim pemupukan, sehingga program subsidi pupuk dan peremajaan kebun dinilai dapat menjadi faktor penting untuk mengejar ketertinggalan dari Thailand.
Gerakan Nasional Karet Ingin Dihidupkan Lagi
Pemerintah juga berencana kembali menghidupkan Gerakan Nasional (Gernas) Karet yang sebelumnya pernah dijalankan bersama program serupa untuk kakao dan kopi.
Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki produktivitas kebun rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kami bersama asosiasi dan seluruh petani karet akan terus memaksimalkan produktivitas karet sehingga bisa menghasilkan devisa negara,” kata Viva Yoga.
Menurut dia, penguatan sektor karet tidak hanya penting bagi petani, tetapi juga industri nasional dan global. Komoditas tersebut menjadi bahan baku utama berbagai kebutuhan industri, mulai dari ban kendaraan hingga perlengkapan kesehatan.
Ketika Komoditas Lama Menunggu Perhatian Baru
Di banyak daerah transmigrasi, kebun karet masih menjadi denyut ekonomi desa. Namun di tengah perubahan arah kebijakan dan naik turunnya harga komoditas, banyak petani merasa berjalan sendiri menghadapi biaya produksi yang terus meningkat.
Bagi jutaan petani rakyat, perjuangan mendapatkan pupuk subsidi bukan semata soal bantuan pemerintah, tetapi tentang mempertahankan kebun yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan keluarga mereka. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro