PONTIANAK POST — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mendorong pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan baru di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan nasional. Langkah itu dinilai penting agar daerah, termasuk Kalimantan Barat, tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan kebutuhan pembiayaan nasional pada 2027 diperkirakan mencapai Rp8.600 triliun berdasarkan data Bappenas. Menurut dia, kebutuhan sebesar itu tidak mungkin hanya ditopang sektor perbankan.
“Harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru, salah satunya dari pasar modal,” ujarnya dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).
Dorong Obligasi Daerah
OJK kini memperluas skema pembiayaan alternatif melalui obligasi daerah, pendalaman pasar keuangan, bursa karbon, keuangan digital, hingga keuangan syariah. Instrumen tersebut disiapkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan daerah harus mulai memperkuat sumber ekonomi lokal agar tidak sepenuhnya bertumpu pada transfer pusat.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat, tetapi harus mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.
Menurut Harisson, Kalbar memiliki sejumlah sektor potensial yang bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Mulai pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal.
Ia menilai penguatan ekonomi daerah akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
“Kalau produktivitas masyarakat meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi Kalbar dengan kontribusi 21,66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sepanjang 2025.
Selain itu, ekonomi Kalbar tumbuh 5,39 persen pada 2025 dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan didorong sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 31,48 persen, termasuk peningkatan produksi bauksit dan alumina.
Tren tersebut berlanjut pada Triwulan I 2026. Ekonomi Kalbar kembali tumbuh 6,14 persen secara tahunan dan menjadi yang tertinggi se-Kalimantan.
Harisson menilai capaian itu menunjukkan Kalbar memiliki peluang memperkuat kemandirian ekonomi daerah apabila sektor unggulan mampu dikelola lebih maksimal dan berkelanjutan.
Dalam forum nasional tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga membahas penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Harisson, produk lokal harus diperkuat agar memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Karena itu, akses pembiayaan bagi pelaku usaha menjadi kebutuhan penting.
“Produk lokal harus diperkuat dan didukung pembiayaan agar mampu berkembang serta bersaing,” katanya.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kekuatan ekonomi daerah. Namun hingga kini banyak daerah masih menghadapi persoalan ketergantungan terhadap komoditas primer dan dana transfer pusat.
“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka. Pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” ujarnya.
Ia menyebut tantangan daerah saat ini meliputi minimnya diversifikasi ekonomi, kualitas belanja daerah yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas fiskal.
Karena itu, pemerintah mendorong daerah memperkuat struktur ekonomi lokal agar tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi mulai masuk ke sektor hilirisasi, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan UMKM. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro