PONTIANAK POST – DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Sanggau menyambut positif hasil rapat koordinasi (rakor) terkait tata kelola dan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di kementerian pertanian.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Apkasindo sanggau menyoroti lambannya respons Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap anjloknya harga sawit sekaligus mempertanyakan dampak nyata keberadaan perusahaan kelapa sawit bagi masyarakat.
Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau, Mahathir Muhammad, mengatakan rakor TBS sawit menjadi langkah positif karena persoalan harga mulai mendapat perhatian.
Baca Juga: Apkasindo Yakin Penurunan Harga TBS di Kalbar hanya Guncangan Sementara
Namun menurutnya, langkah tersebut semestinya sudah dilakukan lebih cepat mengingat sawit merupakan sektor utama penopang ekonomi masyarakat Sanggau.
“Kami menyambut baik hasil rakor ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa respons Pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya pimpinan daerah, terkesan lamban ketika harga sawit jatuh dan petani mulai menjerit,” ujar Mahathir, Kamis (28/5).
Mahathir menilai, sebagai salah satu kabupaten penghasil sawit terbesar di Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau seharusnya berada di garda terdepan menyuarakan kepentingan petani dan memastikan stabilitas harga TBS di lapangan.
Tak hanya itu, Mahathir juga menyoroti minimnya keterbukaan perusahaan perkebunan sawit terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat. Ia berharap penegak hukum dapat memeriksa semua perusahan sawit terkait CSR.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada rilis atau laporan yang jelas mengenai kontribusi nyata perusahaan sawit terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan warga.
“Karena sampai saat ini tidak ada rilis jelas CSR perusahaan sawit di Sanggau sebagai bentuk keterbukaan publik. Apa yang dipersembahkan kepada masyarakat Sanggau? Jangan hanya sebatas seremonial yang tidak berdampak atau hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Mahathir bahkan mengkritik jika peran kepala daerah hanya sebatas menghadiri agenda peresmian tanpa memastikan dampak nyata keberadaan investasi sawit bagi masyarakat luas.
“Kalau hanya sebatas meresmikan kegiatan, meresmikan sekolah dasar juga bisa jadi bupati. Yang masyarakat butuhkan itu keberpihakan nyata terhadap petani dan kepastian manfaat investasi sawit bagi daerah,” sindirnya.
Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sanggau.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah keberadaan perusahaan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Baca Juga: Apkasindo Kalbar Minta Pemerintah Carikan Solusi Penyegelan Lahan oleh Satgas PKH
“Perlu kita adakan evaluasi total tentang tata kelola keberadaan PKS. Benar-benar berdampak bagi masyarakat atau justru hanya memberi manfaat kepada segelintir pejabat pemerintah daerah saja,” ujarnya.
Apkasindo berharap hasil rakor TBS sawit tidak berhenti sebatas pembahasan, melainkan diikuti langkah konkret pemerintah daerah untuk melindungi petani serta memastikan transparansi dan kontribusi perusahaan sawit terhadap masyarakat Kabupaten Sanggau. (agg)
Editor : Miftahul Khair