PONTIANAK POST – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan program pembangunan 2 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berpotensi tidak mencapai target apabila tidak didukung kesiapan teknis dan perencanaan yang matang.
Politikus PDI Perjuangan asal Kalimantan Barat itu menilai persoalan utama saat ini bukan berada pada tahap pelaksanaan pembangunan, melainkan kesiapan data dan kriteria penerima manfaat yang dinilai masih menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran perumahan rakyat.
Menurut Lasarus, berbagai program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi kendala pada proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan administrasi.
Ia menilai sejumlah ketentuan yang diterapkan justru sulit dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Perdebatan kita bukan di pelaksanaan, tapi di readiness kriteria penerima. Itu yang memperlambat penyerapan anggaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Lasarus menambahkan, ketika persyaratan terlalu rumit atau tidak sesuai kondisi di lapangan, program yang telah disiapkan pemerintah berpotensi mengalami keterlambatan.
“Kita membuat persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya program tidak bisa jalan,” katanya.
Program pembangunan 2 juta rumah merupakan salah satu agenda besar pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
Namun menurut Lasarus, target ambisius tersebut harus dibarengi kesiapan lahan, skema pembiayaan, dukungan infrastruktur, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Besarnya target pembangunan rumah rakyat berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi pemerintah. Data BPS menunjukkan backlog perumahan nasional masih mencapai sekitar 9,9 juta unit rumah, sementara Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 2 juta unit rumah melalui program BSPS pada 2026, ditambah 500 ribu rumah subsidi untuk MBR. Target besar tersebut membutuhkan dukungan anggaran puluhan triliun rupiah, kesiapan lahan, serta sinkronisasi data penerima manfaat agar program tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Ia menilai pembangunan jutaan unit rumah dalam waktu singkat bukan pekerjaan sederhana karena melibatkan banyak aspek teknis maupun administratif.
Lasarus menegaskan kebutuhan hunian masyarakat memang harus menjadi prioritas pemerintah. Namun, pelaksanaannya tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target statistik.
Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari jumlah masyarakat yang benar-benar mendapatkan manfaat, bukan sekadar angka pembangunan yang diumumkan kepada publik.
“Kalau mulai bulan Februari, saya yakin 2 juta rumah selesai akhir tahun. Tapi kalau baru mulai Juni atau Juli, program ini tidak akan selesai,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa faktor waktu dan kesiapan eksekusi sangat menentukan keberhasilan program perumahan nasional.
Di balik angka target pembangunan rumah, terdapat jutaan keluarga yang masih menghadapi kesulitan memiliki hunian layak dan terjangkau.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program rumah subsidi bukan hanya soal kepemilikan aset, tetapi juga tentang kepastian tempat tinggal yang aman bagi keluarga.
[Sisipkan testimoni calon penerima rumah subsidi atau pengamat perumahan mengenai tantangan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.]
Karena itu, Lasarus meminta pemerintah segera menyelesaikan hambatan administratif maupun teknis agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Lasarus, kepastian mekanisme pelaksanaan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap program pemerintah.
Tanpa kejelasan aturan dan kesiapan teknis, pembangunan rumah rakyat berisiko mengalami keterlambatan yang berdampak pada penyerapan anggaran dan pencapaian target.
DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan berbagai persoalan yang masih menghambat implementasi program sehingga pembangunan rumah rakyat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro