PONTIANAK POST — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan publik agar tidak mudah terpengaruh narasi krisis pangan yang dinilai dapat mendistorsi kondisi sektor pertanian nasional. Pernyataan itu disampaikan di tengah capaian produksi beras Indonesia yang justru menunjukkan surplus dan peningkatan kesejahteraan petani.
Menurut Abdul Kharis, kritik terhadap kebijakan pangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Indonesia mencapai swasembada pangan.
“Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai,” kata Abdul Kharis, Senin (1/6/2026).
Bagi jutaan petani di berbagai daerah, swasembada pangan bukan sekadar slogan. Di tengah tantangan cuaca ekstrem, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global, mereka tetap menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian yang menjadi penopang kebutuhan pangan nasional.
Abdul Kharis menilai narasi yang terlalu pesimistis berpotensi mengabaikan kerja keras petani yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan Indonesia.
“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Data menunjukkan sektor pangan nasional mengalami penguatan signifikan. Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat dibandingkan sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.
Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton. Angka itu lebih tinggi sekitar 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah memiliki landasan produksi yang kuat.
Penguatan produksi juga berdampak pada berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar negeri.
Sepanjang 2025, Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras medium. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog pada Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.
Jumlah tersebut menjadi salah satu stok terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional.
Perbaikan tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Produksi jagung nasional disebut telah mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.
Sejumlah komoditas strategis lain seperti bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor pangan berlangsung secara lebih luas, tidak hanya pada satu komoditas tertentu.
Salah satu indikator keberhasilan sektor pertanian terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Maret 2026, NTP mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Angka tersebut mencerminkan meningkatnya posisi ekonomi petani karena pendapatan yang diterima relatif lebih baik dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan.
Menurut Abdul Kharis, keberhasilan pembangunan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan stok nasional, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
Abdul Kharis menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target produksi, melainkan agenda strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
“Pangan adalah soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan mendukung agenda swasembada pangan nasional melalui kerja sama, penguatan produksi, dan penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat.
“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah,” ujarnya. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro