PONTIANAK POST – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan yang kembali masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat dukungan dari mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, Sutarmidji.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Menurut Sutarmidji, pembangunan kereta api lintas Kalimantan harus didasarkan pada perencanaan yang komprehensif. Seluruh aspek investasi, potensi pendapatan, hingga waktu pengembalian modal atau break even point (BEP) perlu dihitung secara rinci sebelum proyek dijalankan.
“Harus direncanakan secara komprehensif, termasuk break even point-nya kapan, berapa tahun. Dilihat investasinya berapa besar, pengembalian investasi itu berapa lama. Jangan sampai nanti seperti kereta cepat. Kita sih suka saja dan berharap bisa terwujud, tetapi setelah terwujud jangan malah menjadi masalah,” kata Sutarmidji saat diwawancarai, Selasa (2/6).
Jangan Sampai Bernasib Seperti Proyek yang Sulit Mengembalikan Investasi
Sutarmidji menilai proyek infrastruktur berskala besar tidak cukup hanya didorong oleh semangat pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan proyek tersebut memiliki dasar ekonomi yang kuat agar tidak menjadi beban keuangan negara pada masa mendatang.
Menurut dia, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari berhasil dibangun atau tidak, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Catatan Sutarmidji mengenai pentingnya menghitung kelayakan investasi juga sejalan dengan tantangan yang dihadapi sejumlah rencana pembangunan kereta api di Kalimantan. Pontianak Post sebelumnya melaporkan proyek kereta api lintas Kalimantan Tengah yang hingga kini belum terealisasi meski blueprint dan dokumen perencanaan telah tersedia.
Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya investor yang bersedia membiayai proyek tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pendanaan dan kelayakan ekonomi menjadi faktor krusial dalam pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus menempatkan pembangunan jaringan kereta api Kalimantan sebagai salah satu agenda prioritas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahkan telah melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kereta api Kalimantan tidak hanya dipandang sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai pengungkit konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sejumlah daerah di Kalimantan juga mulai bergerak mencari skema pembiayaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, membuka peluang pembangunan jaringan kereta api melalui investasi swasta senilai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun tanpa menggunakan APBN maupun APBD. Skema tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan proyek kereta api di Kalimantan sangat bergantung pada kepastian investasi dan prospek manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan.
Kalbar Dinilai Lebih Membutuhkan Jalan Tol untuk Konektivitas Darat
Dalam pandangannya, kebutuhan konektivitas darat di Kalimantan Barat juga perlu mendapat perhatian serius. Bahkan, ia menilai Kalbar lebih layak memperoleh pembangunan jalan tol dibandingkan sejumlah wilayah lain di Kalimantan.
Menurut Sutarmidji, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Harusnya Kalbar ini paling layak dibuat jalan tol, bukan Kaltim. Buktinya jalan tol di Kaltim sekarang memang efektif? Tidak juga. Ke IKN pun sekarang ada jalur khusus,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan proyek yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata.
Mobilitas Antar Kota di Kalimantan Masih Menjadi Tantangan
Meski mendukung pembangunan kereta api, Sutarmidji mempertanyakan kelayakan proyek tersebut apabila orientasinya lebih banyak untuk angkutan penumpang.
Menurutnya, tingkat mobilitas masyarakat antar kota di Pulau Kalimantan saat ini belum menunjukkan kepadatan yang cukup tinggi untuk menopang operasional kereta penumpang dalam skala besar.
Ia mencontohkan frekuensi penerbangan antar kota besar di Kalimantan yang hingga kini belum terlalu padat.
“Kalau dari angkutan orang, kita lihat saja jalur penerbangan. Pontianak penduduknya paling besar. Sekarang Pontianak-Balikpapan ada setiap hari? Pontianak-Samarinda ada setiap hari? Pontianak-Banjarmasin ada? Pontianak-Palangkaraya ada? Kan sesekali saja,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi gambaran tingkat mobilitas masyarakat di Kalimantan yang masih terbatas dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Angkutan Barang dan Logistik Dinilai Lebih Prospektif
Sutarmidji melihat peluang terbesar kereta api Kalimantan justru berada pada sektor logistik dan angkutan barang.
Jaringan kereta api, menurutnya, akan lebih realistis apabila diarahkan untuk mendukung distribusi hasil industri, komoditas ekspor, dan aktivitas ekonomi antarwilayah.
“Ini bisa menjadi cerminan kepadatan mobilitas di Kalimantan. Kecuali untuk angkutan barang, terutama yang mendukung kegiatan ekspor,” ujarnya.
Dengan karakteristik Kalimantan sebagai daerah penghasil berbagai komoditas sumber daya alam dan produk perkebunan, sistem transportasi logistik yang efisien dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Pelabuhan Kijing Diminta Transparan Soal Kinerja dan Utilisasi
Dalam kesempatan yang sama, Sutarmidji juga menyoroti perkembangan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah.
Menurut dia, pelabuhan yang dibangun dengan investasi besar tersebut perlu dievaluasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana manfaat ekonomi yang telah dihasilkan.
Ia meminta pengelola pelabuhan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik, termasuk terkait tingkat utilisasi pelabuhan dan berbagai kendala yang masih dihadapi.
“Kijing itu saya melihat Pelindo harus jujur. Menurut mereka ekonomis tidak, menguntungkan tidak? Kalau menguntungkan kenapa sampai sekarang begitu-begitu saja, tidak ada pengembangan. Harus disampaikan kepada masyarakat Kalbar kendalanya apa,” katanya.
Volume Bongkar Muat hingga Fasilitas Pelabuhan Jadi Sorotan
Menurut Sutarmidji, status sebagai pelabuhan internasional seharusnya tercermin dari aktivitas bongkar muat yang tinggi serta dukungan fasilitas yang memadai.
Karena itu, berbagai hambatan yang menyebabkan perkembangan pelabuhan berjalan lambat perlu segera diidentifikasi dan diselesaikan.
“Sekarang berapa volume bongkar muat di sana? Crane saja tidak mencerminkan pelabuhan internasional,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai kondisi pelabuhan penting agar masyarakat mengetahui perkembangan investasi strategis yang telah dibangun di Kalimantan Barat.
Kalbar Diusulkan Menjadi Titik Awal Pembangunan Kereta Api Kalimantan
Terlepas dari berbagai catatan tersebut, Sutarmidji menegaskan dirinya tetap mendukung penuh realisasi proyek kereta api Kalimantan.
Ia bahkan menilai Kalimantan Barat layak menjadi salah satu titik awal pembangunan jaringan tersebut karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Pulau Kalimantan dan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih sangat besar.
“Harusnya mulainya dari Pontianak, dari Kalbar. Karena penduduk paling besar di Kalimantan ada di Kalbar. Potensi ekonomi ke depan juga Kalbar. Daerah lain sebagian besar sumber daya alamnya sudah sampai puncaknya, nah kalau Kalbar kan baru,” ujarnya.
Harapan Besar, Asal Proyek Tidak Mangkrak di Tengah Jalan
Di akhir pernyataannya, Sutarmidji kembali menegaskan dukungannya terhadap proyek kereta api Kalimantan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan seluruh aspek pembiayaan, kelayakan usaha, dan keberlanjutan proyek benar-benar matang sebelum pembangunan dimulai.
Menurutnya, proyek strategis sebesar kereta api lintas Kalimantan harus mampu menjadi penggerak ekonomi baru, bukan justru meninggalkan persoalan akibat perencanaan yang kurang matang.
“Yang jelas saya berharap kereta api ini benar-benar bisa direalisasikan. Hanya harus dihitung dari sisi visibilitas dan pembiayaannya. Jangan sampai mangkrak di tengah jalan,” pungkasnya. (bar)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro