PONTIANAK POST — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1997-1998, meskipun nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6). Menurutnya, kondisi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan aktivitas usaha di berbagai daerah masih menunjukkan ketahanan yang kuat.
"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar," kata Purbaya.
Pernyataan tersebut muncul setelah pelemahan rupiah yang pada perdagangan Kamis (4/6) untuk pertama kalinya menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat dan pelaku pasar mengenai kemungkinan terulangnya krisis moneter yang pernah mengguncang Indonesia pada akhir 1990-an.
Namun, sejumlah ekonom independen menilai pelemahan rupiah saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis moneter 1997-1998 karena fondasi ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam dua dekade terakhir.
Baca Juga: Dolar AS Sentuh Rp18.000, BI Ungkap Dua Jurus Utama untuk Menahan Tekanan terhadap Rupiah
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menegaskan bahwa meskipun nilai tukar rupiah kembali mendekati level yang pernah terjadi saat krisis, kondisi fundamental ekonomi saat ini "jauh lebih baik" dibandingkan periode tersebut.
Menurutnya, Indonesia kini memiliki sistem perbankan yang lebih kuat, cadangan devisa yang lebih besar, serta pengelolaan utang yang lebih terukur dibandingkan menjelang krisis Asia 1998.
Perbedaan paling mendasar terletak pada sektor keuangan. Saat krisis 1997-1998, banyak bank mengalami masalah likuiditas dan solvabilitas, pengawasan perbankan masih lemah, serta utang luar negeri swasta dalam valuta asing sangat tinggi.
Sebaliknya, saat ini sektor perbankan Indonesia berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, didukung reformasi pascakrisis, rasio permodalan yang lebih kuat, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan.
Dana Moneter Internasional (IMF) juga menilai Indonesia masih menjadi salah satu titik terang pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian eksternal.
Dalam hasil konsultasi Article IV terbaru, IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, inflasi berada dalam rentang yang terkendali, dan pemerintah masih memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk merespons gejolak global.
Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor sentimen pasar dan kondisi global dibandingkan kerentanan fundamental seperti yang terjadi menjelang krisis 1998.
Meski demikian, para ekonom mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan biaya impor, menekan industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, dan berpotensi memicu kenaikan harga barang.
Baca Juga: Dolar Tembus Rp18.000, Menkeu Purbaya Pastikan Utang Pemerintah Tetap Aman
Poin Pembeda Utama: 1998 vs 2026
| Indikator | Krisis 1997-1998 | Kondisi Saat Ini |
|---|---|---|
| Sistem Perbankan | Banyak bank kolaps dan direkapitalisasi | Permodalan dan pengawasan jauh lebih kuat |
| Cadangan Devisa | Relatif terbatas | Jauh lebih besar dan menjadi bantalan stabilitas |
| Inflasi | Melonjak sangat tinggi | Masih dalam rentang terkendali |
| Pertumbuhan Ekonomi | Kontraksi tajam | Tetap tumbuh positif |
| Kebijakan Moneter | BI belum seindependen saat ini | BI memiliki instrumen dan independensi lebih kuat |
| Koordinasi Fiskal-Moneter | Terbatas | Lebih terintegrasi dan terkoordinasi |
Persepsi Negatif Dinilai Lebih Dominan daripada Masalah Fundamental
Purbaya menilai tekanan terhadap rupiah dan IHSG saat ini lebih banyak dipengaruhi persepsi negatif pasar dibandingkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Menurut dia, indikator ekonomi domestik masih menunjukkan kinerja yang relatif baik. Aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi masyarakat tetap berjalan di berbagai daerah.
"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita yang tidak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus," ujarnya.
Pemerintah menilai narasi pesimistis yang berkembang di sebagian kalangan telah memengaruhi sentimen pasar dan keputusan investasi. Karena itu, upaya memperkuat komunikasi kebijakan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan investor.
Dari laporan Reuters, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih relatif kuat di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Data Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan I 2026, menjadi laju pertumbuhan tercepat dalam lebih dari tiga tahun dan melampaui ekspektasi pasar.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.
Dari sisi stabilitas harga, Bank Indonesia memperkirakan inflasi 2026 tetap berada pada kisaran sasaran dan sekitar 2,6 persen, mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali dibandingkan periode krisis 1998 ketika inflasi melonjak hingga puluhan persen.
Ketahanan sektor eksternal juga terlihat dari posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai US$146,2 miliar pada akhir April 2026.
Meski menurun dibanding awal tahun akibat intervensi stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jumlah tersebut masih setara dengan 5,8 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor menurut IMF.
Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut masih memadai untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.
Dari laporan Monitor Indonesia, Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026.
Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,75 persen, masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Baca Juga: Dolar Hampir Rp18.000, Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Solar Subsidi Tak Naik
Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Sinergi Kebijakan
Untuk mengembalikan kepercayaan pasar, pemerintah dan Bank Indonesia akan meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Purbaya menjelaskan langkah tersebut mencakup peningkatan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk.
Pemerintah juga akan menjaga kecukupan likuiditas perbankan melalui pengelolaan kas negara yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia dengan skema remunerasi yang lebih optimal.
Menurutnya, sinergi yang lebih kuat antara otoritas fiskal dan moneter akan membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi tekanan di pasar keuangan.
"Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral," katanya.
Dampak Pelemahan Rupiah Mulai Dirasakan Pedagang dan Rumah Tangga
Di balik pergerakan angka di pasar keuangan, pelemahan rupiah juga membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Purbaya mencontohkan para pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor. Produsen tahu dan tempe menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan kenaikan biaya produksi akibat melemahnya kurs rupiah.
Menurutnya, sebagian pelaku usaha mengalami penurunan margin keuntungan. Sebagian lainnya terpaksa menaikkan harga jual agar usaha tetap bertahan.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama keluarga dengan pengeluaran pangan yang cukup besar.
"Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik," ujar Purbaya.
Di Ponorogo, Jawa Timur, perajin tempe Hadi Prayitno mengaku terpaksa memperkecil ukuran tempe yang dijual demi mempertahankan usahanya di tengah kenaikan harga kedelai impor dan bahan pendukung produksi.
"Kalau harga dinaikkan pembeli bisa berkurang, jadi kami kurangi ukuran tempe," ujarnya kepada Antara. Hadi menjelaskan kapasitas produksinya yang sebelumnya mencapai sekitar tiga kuintal per hari kini turun menjadi antara dua hingga 2,5 kuintal per hari.
Berat setiap bungkus tempe juga dikurangi dari sekitar 380 gram menjadi 350 gram agar harga jual tetap terjangkau bagi konsumen.
Belanja Negara Tumbuh, APBN Jadi Penopang Stabilitas
Purbaya menerangkan, di sisi fiskal, pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Angka tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN dan meningkat 52,6 persen secara tahunan.
Purbaya menilai akselerasi belanja negara menunjukkan pemerintah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat dari gejolak eksternal.
"Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target," ujarnya.
Kepercayaan Publik Menjadi Faktor Kunci
Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh data dan kebijakan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat serta pelaku pasar.
Di tengah tekanan nilai tukar dan dinamika ekonomi global, pemerintah meyakini kombinasi APBN yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta koordinasi erat dengan Bank Indonesia menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional.
Pesan utama yang ingin disampaikan pemerintah adalah bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang krisis 1998. Tantangan memang ada, tetapi fondasi fiskal dan ekonomi dinilai masih cukup kuat untuk menghadapi gejolak yang terjadi.*
Editor : Uray Ronald