PONTIANAK POST – Proyek Kereta Api Trans-Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer kembali mendapat perhatian setelah pemerintah Indonesia membuka peluang bagi perusahaan Rusia untuk ikut terlibat dalam pengembangannya. Bagi Kalimantan Barat, proyek ini dinilai bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, melainkan peluang investasi besar yang dapat mempercepat hilirisasi industri dan memperkuat daya saing ekspor daerah.
Peluang tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertemu Menteri Transportasi Federasi Rusia Andrey Nikitin di Moskow. Pemerintah menawarkan partisipasi dalam pembangunan koridor strategis nasional, termasuk Trans-Kalimantan, Trans-Sumatera, dan Trans-Sulawesi.
Menurut AHY, Indonesia membutuhkan pengembangan jaringan kereta api skala besar untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
“Transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY dalam keterangan resmi, Minggu (7/6/2026).
Bagi investor, Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang berpotensi memperoleh manfaat terbesar apabila proyek tersebut terealisasi. Jalur rel dirancang terhubung dengan kawasan industri, sentra pertambangan, dan pelabuhan strategis yang selama ini menjadi penggerak ekonomi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Barat Linda Purnama mengatakan keberadaan kereta api akan membantu menurunkan biaya logistik sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Menurut Linda, Kalbar berharap pembangunan jaringan rel dapat dimulai dari wilayahnya karena keberadaannya akan memperkuat fungsi Pelabuhan Internasional Kijing sebagai pintu ekspor utama provinsi tersebut.
“Kereta api ini nantinya bukan hanya mendukung konektivitas yang lebih ekonomis di Kalimantan, tetapi juga mempercepat mobilitas logistik,” katanya.
Di tengah pesatnya hilirisasi mineral, Kalimantan Barat telah membukukan nilai ekspor US$161,08 juta pada Maret 2026 dengan surplus perdagangan mencapai US$121,52 juta. Angka tersebut menunjukkan besarnya arus barang yang membutuhkan dukungan infrastruktur logistik berkapasitas tinggi. Karena itu, kehadiran Kereta Api Trans-Kalimantan dinilai dapat menjadi katalis investasi baru dengan mempercepat arus bauksit, alumina, produk industri, dan komoditas ekspor menuju Pelabuhan Kijing serta pasar global.
Proyek Trans-Kalimantan juga dinilai strategis karena berpotensi mendukung rantai pasok industri pengolahan mineral yang tengah berkembang di Kalbar.
Data BPS Kalbar menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 34,14 persen pada triwulan I 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang meningkatnya aktivitas produksi komoditas mineral, terutama bauksit dan alumina yang menjadi andalan hilirisasi daerah.
Saat ini distribusi komoditas masih bergantung pada angkutan jalan raya yang memiliki keterbatasan kapasitas dan biaya operasional relatif tinggi. Kehadiran jalur kereta api diyakini mampu mengangkut komoditas dalam volume besar dengan biaya yang lebih kompetitif.
Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat Syarif Usmulyani Alqadrie menilai jaringan rel nantinya dapat menjadi tulang punggung distribusi barang menuju Pelabuhan Kijing dan kawasan industri di pesisir Kalbar.
Bagi Kalimantan Barat, potensi penghematan tersebut menjadi signifikan karena sebagian besar arus logistik masih mengandalkan truk bertonase besar dari kawasan tambang dan industri menuju pelabuhan. Kehadiran jalur rel diperkirakan dapat menekan biaya distribusi bauksit dan alumina, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan yang selama ini berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur dan kemacetan logistik.
Selain pembangunan jalur rel, pemerintah juga menawarkan peluang kerja sama pada sektor manufaktur sarana perkeretaapian, teknologi angkutan berat (heavy-haul rail), pengembangan transportasi rendah karbon, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Bagi investor asing, proyek ini dinilai menarik karena berada di tengah pertumbuhan kawasan industri Kalimantan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta meningkatnya kebutuhan distribusi logistik antardaerah.
AHY menilai pengalaman Rusia dalam membangun sistem transportasi modern dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan menghadirkan transfer teknologi sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional.
Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Eng Akbar Rahman, menilai pembangunan rel kereta api di Kalimantan secara teknis memungkinkan dilakukan, termasuk di wilayah gambut yang selama ini dianggap sebagai tantangan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, perkembangan teknologi konstruksi membuat hambatan teknis semakin dapat diatasi. Tantangan terbesar saat ini justru terletak pada kepastian investasi, regulasi, dan komitmen pembangunan jangka panjang.
Selain tantangan teknis, faktor penentu keberhasilan Kereta Api Trans-Kalimantan terletak pada kepastian investasi dan skema pendanaan. Hingga kini pemerintah masih menyempurnakan perencanaan melalui Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas), termasuk menghitung kebutuhan investasi dan tahapan pembangunan koridor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Meski demikian, arah pembiayaannya mulai terlihat. AHY menegaskan pemerintah akan mengandalkan skema pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan investor domestik dan asing, lembaga pembiayaan, serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini dinilai penting mengingat pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi sekitar 14.000 kilometer jaringan kereta api nasional hingga 2045 dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1.200 triliun.
Bagi investor, daya tarik Trans-Kalimantan bukan semata pembangunan rel, melainkan potensi terbentuknya koridor ekonomi baru yang menghubungkan kawasan industri, sentra pertambangan, perkebunan, dan pelabuhan ekspor. Jalur ini juga akan menopang hilirisasi mineral dan konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadikannya salah satu proyek strategis dengan prospek jangka panjang.
Dalam konteks itu, usulan mantan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji agar pembangunan dimulai dari Kalbar memiliki dasar ekonomi yang kuat. Kalbar telah memiliki Pelabuhan Internasional Kijing, kawasan industri pengolahan bauksit dan alumina, serta aktivitas logistik yang terus tumbuh seiring ekspansi sektor pertambangan dan perkebunan.
Dari perspektif bisnis, memulai pembangunan dari wilayah yang sudah memiliki arus barang merupakan strategi untuk menekan risiko proyek mangkrak. Kehadiran komoditas seperti bauksit, alumina, crude palm oil (CPO), dan berbagai produk ekspor lainnya dapat menjadi basis muatan awal (cargo base) yang dibutuhkan untuk menjamin utilisasi jalur kereta sejak tahap awal operasional.
Semakin besar volume logistik yang tersedia sejak awal, semakin tinggi pula peluang proyek menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan menarik minat investor. Ditambah posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, jaringan Kereta Api Trans-Kalimantan berpotensi berkembang menjadi koridor logistik regional yang memperkuat daya saing ekspor Kalimantan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Pulau Kalimantan.
Apabila terintegrasi dengan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat produksi sumber daya alam, Kereta Api Trans-Kalimantan berpotensi menjadi infrastruktur penggerak ekonomi baru. Bagi Kalimantan Barat, proyek ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga peluang mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan daya saing ekspor di pasar global. (**)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro