PONTIANAK POST – Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026 diperkirakan tidak hanya berdampak pada pengeluaran masyarakat kelas menengah, tetapi juga berpotensi memicu inflasi dan meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi.
Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian nasional.
“Kenaikan Pertamax ini akan memberikan dampak terhadap inflasi. Karena jumlah konsumen dari Pertamax 92 dan 95 ini cukup besar,” ujar Fahmy kepada JawaPos.com, Rabu (10/6).
Menurutnya, kenaikan harga BBM berkualitas tinggi tersebut berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama Pertamax.
Selisih Harga Rp6.250 Per Liter
Perhatian utama Fahmy adalah semakin lebarnya jarak harga antara Pertalite dan Pertamax.
Mulai 10 Juni 2026, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Artinya, terdapat selisih harga Rp6.250 per liter antara kedua jenis BBM tersebut.
Menurut Fahmy, kondisi tersebut berpotensi mendorong perpindahan konsumen dalam jumlah besar dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
“Pertalite Rp10.000, sementara Pertamax Rp16.250. Selisihnya cukup besar. Ini akan membuat konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax berbondong-bondong pindah ke Pertalite,” katanya.
Beban APBN Dinilai Bisa Tetap Besar
Migrasi pengguna ke Pertalite dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi baru bagi pemerintah.
Jika konsumsi Pertalite meningkat signifikan, beban subsidi energi yang harus ditanggung negara juga berpotensi membengkak. Akibatnya, tujuan mengurangi tekanan fiskal melalui penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa tidak tercapai sepenuhnya.
“Kalau benar terjadi migrasi besar-besaran, subsidi akan meningkat juga. Jadi beban fiskalnya tetap saja besar,” ujar Fahmy.
Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan konsumsi Pertalite masih mendominasi pasar BBM nasional. Sepanjang 2025, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 28,06 juta kiloliter (KL) atau sekitar 89,86 persen dari kuota nasional. Angka tersebut menjadikan Pertalite sebagai BBM dengan konsumsi terbesar di Indonesia. (VOI)
Namun, dengan selisih harga yang kini mencapai Rp6.250 per liter antara Pertalite dan Pertamax, pengamat memperkirakan arah perpindahan konsumen berpotensi berbalik ke BBM bersubsidi.
Bagi jutaan keluarga kelas menengah yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari, selisih harga Rp6.250 per liter dapat berarti tambahan pengeluaran ratusan ribu rupiah per bulan. Kondisi inilah yang dikhawatirkan mendorong sebagian pengguna Pertamax kembali memilih Pertalite demi menekan biaya hidup.
Pertamina: Harga Disesuaikan demi Menjaga Pasokan
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan penyesuaian harga dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah dan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Roberth, Pertamina juga harus memastikan distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah dinamika pasar energi global.
Harga BBM Terbaru
Mulai 10 Juni 2026, harga BBM Pertamina menjadi:
-
Pertalite: Rp10.000 per liter
-
Biosolar: Rp6.800 per liter
-
Pertamax: Rp16.250 per liter
-
Pertamax Green 95: Rp17.000 per liter
-
Pertamax Turbo: Rp20.750 per liter
-
Dexlite: Rp23.000 per liter
-
Pertamina Dex: Rp24.800 per liter
Bagi jutaan pengguna kendaraan pribadi, kenaikan harga Pertamax berarti tambahan pengeluaran yang tidak sedikit setiap bulan. Sementara bagi pemerintah, tantangan berikutnya adalah memastikan lonjakan harga BBM nonsubsidi tidak memicu migrasi besar-besaran ke BBM bersubsidi yang justru dapat meningkatkan beban APBN. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro