PONTIANAK POST – Rencana pembangunan jaringan kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Pulau Kalimantan dinilai berpotensi memperkuat konektivitas wilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Namun, keberhasilan proyek strategis nasional tersebut bergantung pada kesiapan perencanaan, pembebasan lahan, perizinan, serta konsistensi kebijakan pemerintah.
Pengamat transportasi dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan kehadiran kereta api dapat menjadi pelengkap sistem transportasi yang selama ini bertumpu pada sungai dan jalan raya untuk distribusi barang.
“Yang jelas mengurangi kepadatan jalan. Di Kalimantan selama ini banyak menggunakan sungai sebagai jalur logistik,” ujarnya.
Djoko menilai Kalimantan memiliki potensi logistik yang besar, terutama dari sektor sumber daya alam seperti batu bara dan komoditas unggulan lainnya. Kehadiran jaringan rel dinilai dapat memperkuat rantai pasok sekaligus memperlancar distribusi barang antarkawasan.
Selain meningkatkan efisiensi, kereta api juga berpotensi mengurangi beban angkutan barang di jalan raya sehingga dapat memperpanjang usia infrastruktur jalan dan meningkatkan keselamatan transportasi.
Pengamat transportasi sekaligus dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Said, mengatakan pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Barat masih realistis untuk diwujudkan.
Menurutnya, studi kelayakan dan penetapan trase jalur kereta api Kalbar telah diselesaikan sejak 2015. Selain itu, proyek tersebut telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Beberapa faktor yang dinilai mendorong realisasi proyek antara lain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, serta rencana Kereta Cepat Trans Borneo yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Brunei, Sabah, dan IKN.
Meski memiliki prospek besar, Said menilai tantangan utama proyek bukan semata persoalan pendanaan.
Pemerintah memperkirakan pembangunan sekitar 14 ribu kilometer jaringan kereta api nasional hingga 2045 membutuhkan investasi sekitar Rp1.200 triliun.
Namun, menurut Said, hambatan terbesar justru terletak pada aspek perencanaan, koordinasi antarlembaga, penyelesaian dokumen lingkungan, serta pembebasan lahan.
Ia mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena persoalan administratif yang belum terselesaikan.
“Jika hal-hal mendasar seperti ini belum bisa diselesaikan untuk proyek jalan tol, apa yang membuat kita yakin proyek kereta api yang jauh lebih kompleks akan berjalan berbeda?” katanya.
Said menilai sektor perkebunan dan pertanian akan menjadi penerima manfaat terbesar apabila jalur Kereta Api Trans Kalimantan terealisasi.
Kalimantan Barat merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit, karet, dan lada yang selama ini masih menghadapi biaya logistik relatif tinggi.
Dengan tersedianya jalur kereta api, biaya dan waktu pengangkutan komoditas menuju pelabuhan ekspor diperkirakan dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing produk daerah.
Selain itu, sektor pertambangan seperti bauksit, zirkon, dan emas juga berpotensi memperoleh manfaat melalui distribusi yang lebih efisien.
Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Eng. Akbar Rahman, menilai kondisi lahan gambut tidak seharusnya menjadi alasan utama penundaan pembangunan rel kereta api di Kalimantan.
Menurutnya, teknologi konstruksi modern untuk pembangunan infrastruktur di kawasan gambut telah banyak diterapkan di berbagai negara.
“Rekayasa konstruksi di wilayah gambut sudah tersedia, mulai dari sistem pancangan hingga pendekatan teknis lainnya,” ujarnya.
Akbar menekankan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi merupakan fondasi penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalimantan.
Pemerintah saat ini memasukkan pembangunan jaringan kereta api Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan proyek tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan yang matang.
Pemerintah juga akan membentuk komite lintas kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan.
Para pengamat mengingatkan bahwa pembangunan kereta api tidak boleh dipandang sebagai pengganti jalan raya, pelabuhan, maupun bandara.
Sebaliknya, seluruh moda transportasi harus dibangun secara terintegrasi agar mampu menciptakan sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan.
Keberhasilan proyek ini juga membutuhkan komitmen jangka panjang karena pembangunan jaringan kereta api merupakan proyek lintas periode pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu masa jabatan. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro