PONTIANAK POST – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan melakukan pendataan perdana di kediaman Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Jalan Pangeran Natakusuma, Kecamatan Pontianak Kota, Senin (15/6/2026).
Pendataan dilakukan langsung oleh petugas sensus yang didampingi Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini menandai dimulainya pengumpulan data ekonomi secara serentak di seluruh wilayah Kalbar.
Keterlibatan Gubernur Kalbar dalam pendataan awal menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan data ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Data Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Daerah
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh yang dilakukan untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di berbagai sektor usaha.
Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, mendorong pengembangan dunia usaha, serta meningkatkan daya saing daerah.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menegaskan kualitas data menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sensus tahun ini.
“Pesan pimpinan kami jelas, Sensus Ekonomi 2026 harus sukses dan harus berkualitas,” ujarnya.
Ribuan Petugas Diterjunkan Hingga Pelosok
Untuk menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Barat, BPS menerjunkan sebanyak 4.701 petugas sensus yang akan melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Para petugas akan mendatangi berbagai jenis usaha di seluruh kabupaten dan kota, termasuk kawasan perbatasan serta wilayah pedalaman yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas data, BPS juga mencanangkan Program Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor BPS Provinsi Kalbar pada hari yang sama.
Saichudin menjelaskan setiap Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan diawasi oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan dipantau langsung oleh pegawai BPS.
Sebanyak 75 persen pegawai BPS se-Kalimantan Barat turut dilibatkan dalam proses pengawasan hingga pelaksanaan sensus berakhir pada Agustus 2026.
Teknologi Offline Jadi Solusi Daerah Sulit Sinyal
BPS juga menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi tantangan pendataan di daerah perbatasan dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet.
Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis telepon genggam yang tetap dapat digunakan secara luring (offline). Data yang telah dikumpulkan akan dikirim ke server BPS setelah petugas memperoleh akses jaringan internet.
“Data akan dikirim ke server BPS ketika jaringan tersedia. Jadi pendataan tetap bisa dilakukan sampai wilayah yang sulit dijangkau,” jelas Saichudin.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dalam proses pendataan, termasuk di daerah terpencil.
Masyarakat Diminta Berikan Data yang Benar
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan data yang dihasilkan BPS memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memahami perkembangan UMKM, memetakan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat, termasuk dalam melihat perkembangan UMKM dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Harisson mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
“Semakin baik data yang diberikan masyarakat, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah,” katanya.
Fondasi Pembangunan dan Investasi
Selain menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi acuan dalam membaca potensi ekonomi daerah, menarik investasi, serta mengukur perkembangan sektor usaha di Kalimantan Barat.
Melalui data yang akurat, pemerintah diharapkan dapat menyusun program pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan daya saing UMKM, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (mse/ser)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro