PONTIANAK POST – Skema KPR subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun resmi disiapkan pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diyakini mampu menurunkan besaran angsuran bulanan sehingga semakin banyak keluarga yang memenuhi syarat mendapatkan rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan perpanjangan tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat. Dengan cicilan yang lebih ringan, masyarakat yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan berpeluang memperoleh pembiayaan rumah pertama.
Cicilan Lebih Ringan, Akses Rumah Makin Terjangkau
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa semakin panjang masa cicilan, semakin kecil angsuran yang harus dibayar setiap bulan.
Menurut dia, skema baru tersebut diperkirakan membuat cicilan rumah subsidi berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Angka itu dinilai lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memenuhi standar pembiayaan perbankan.
"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Kebijakan ini diharapkan membantu kelompok pekerja dengan penghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan agar memiliki kesempatan lebih besar untuk membeli rumah pertama.
Urgensi kebijakan ini masih sangat besar. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang diolah Kementerian PUPR dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih menghadapi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta rumah tangga. Artinya, masih ada jutaan keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sehingga membutuhkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau.
Meski mengalami penurunan dibandingkan 12,75 juta unit pada 2020, backlog kepemilikan rumah nasional masih mencapai 9,9 juta rumah tangga pada 2023. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan hunian layak masih menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. Kehadiran skema KPR subsidi tenor 40 tahun diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok tersebut.
Suku Bunga Tetap, Masyarakat Terlindungi dari Kenaikan Bunga
Selain memperpanjang tenor, pemerintah mempertahankan suku bunga tetap (fixed rate) pada program rumah subsidi.
Dalam skema yang diusulkan, bunga KPR subsidi rumah tapak tetap sebesar 5 persen, sedangkan rumah susun sebesar 6 persen selama masa pembiayaan berlangsung.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap risiko kenaikan suku bunga di masa mendatang yang berpotensi meningkatkan nilai cicilan.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kepastian cicilan sering kali lebih penting daripada besaran pinjaman itu sendiri. Skema bunga tetap memungkinkan debitur mengetahui jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan hingga kredit lunas. Kepastian tersebut membantu keluarga menyusun anggaran rumah tangga, mengurangi risiko gagal bayar, dan melindungi mereka dari gejolak suku bunga yang dapat meningkatkan beban cicilan secara tiba-tiba. Berdasarkan penjelasan Kementerian PKP, bunga FLPP tetap 5 persen tidak terpengaruh kenaikan BI Rate dan berlaku hingga akhir masa tenor kredit.
Disepakati Pemerintah dan Siap Dijalankan
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap diterapkan.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas Komite BP Tapera yang turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Menurut Maruarar, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah juga memastikan skema baru tersebut tetap sehat bagi industri perbankan dan berkelanjutan sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang.
"Komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat," kata Maruarar.
Dampak Kemanusiaan: Harapan Baru bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah
Bagi jutaan keluarga pekerja, kepemilikan rumah masih menjadi impian yang sulit diwujudkan karena keterbatasan penghasilan dan tingginya beban cicilan.
Perpanjangan tenor hingga 40 tahun membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di ambang batas kemampuan finansial untuk memperoleh hunian layak.
Kebijakan ini tidak hanya berbicara soal pembiayaan perumahan, tetapi juga memberikan kepastian tempat tinggal bagi keluarga muda, pekerja sektor informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terkendala akses kredit. (ars)
POIN-POIN PENTING
Apakah tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun?
Ya. Pemerintah dan Komite BP Tapera telah menyepakati penerapan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun.
Berapa perkiraan cicilannya?
Diperkirakan sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan, tergantung nilai pembiayaan dan ketentuan program.
Apakah bunga KPR subsidi berubah?
Tidak. Bunga rumah subsidi tapak tetap 5 persen dan rumah susun 6 persen selama masa pembiayaan.
Siapa yang diuntungkan?
Masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja dengan pendapatan sekitar Rp2,8 juta per bulan yang sebelumnya sulit memenuhi syarat kemampuan bayar perbankan.