PONTIANAK POST – Pemerintah memastikan implementasi BBM B50 atau campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar fosil mulai berlaku pada 1 Juli. Kebijakan ini diproyeksikan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar dan menghemat devisa negara. Namun, sejumlah pakar mengingatkan masih ada tantangan yang harus diantisipasi, mulai dari ketahanan pasokan bahan baku, potensi deforestasi, hingga karakteristik bahan bakar yang dapat memengaruhi performa kendaraan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan hasil sementara pengujian menunjukkan performa mesin diesel tetap stabil setelah menggunakan B50.
"Ini menjadi indikasi positif bahwa biodiesel dapat diandalkan untuk mendukung operasional sektor industri," ujarnya.
Kurangi Impor Solar dan Hemat Devisa
Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma, menilai implementasi B50 menjadi langkah strategis yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pelopor penggunaan biofuel berskala besar.
Menurutnya, Indonesia masih mengimpor sekitar 300 ribu barel solar per hari. Dengan meningkatnya pemanfaatan biodiesel, ketergantungan terhadap impor energi dapat ditekan sekaligus mengurangi beban devisa negara.
Namun, peningkatan pemanfaatan biodiesel juga akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil (CPO). Berdasarkan proyeksi industri, kebutuhan CPO untuk mendukung program B50 diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun, meningkat dari sekitar 13 juta ton pada implementasi B40.
"Mengingat produktivitas sawit domestik cenderung stagnan, peningkatan serapan dalam negeri ini otomatis akan mengorbankan volume ekspor CPO," kata Surya Darma.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025, pemerintah menetapkan alokasi biodiesel tahun 2026 sebesar 15,65 juta kiloliter untuk mendukung program mandatori biodiesel. Seiring implementasi B50 pada semester II-2026, Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan biodiesel meningkat menjadi sekitar 17,6 juta kiloliter, sehingga diperlukan tambahan pasokan bahan baku berbasis minyak sawit.
Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui hasil kajian implementasi B50 memperkirakan kebutuhan crude palm oil (CPO) akan mencapai sekitar 17,5–18 juta ton per tahun. Kajian tersebut juga mengingatkan bahwa peningkatan konsumsi domestik berpotensi menekan volume ekspor CPO apabila tidak diimbangi peningkatan produktivitas kebun sawit dan peremajaan tanaman rakyat.
Pakar Ingatkan Risiko Deforestasi
Selain persoalan pasokan, implementasi B50 juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan.
Ahli hutan dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Lutfy Abdulah, mengingatkan perlu adanya pengawasan ketat agar peningkatan kebutuhan sawit tidak mendorong pembukaan kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi.
"Jangan sampai penanaman sawit merembet ke kawasan hutan lindung dan hutan konservasi," katanya.
Menurut Lutfy, manfaat pengurangan emisi dari penggunaan biodiesel akan berkurang apabila perluasan kebun sawit justru menyebabkan hilangnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati.
"Anak cucu kita kan berhak merasakan hutan juga," ujarnya.
Kekhawatiran terhadap ekspansi sawit juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam menekan laju deforestasi. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menyusun Peta Jalan Pengurangan dan Pembalikan Deforestasi serta Degradasi Hutan 2030 sebagai bagian dari komitmen iklim nasional. Peta jalan tersebut menekankan perlindungan kawasan hutan, penguatan tata kelola lahan, serta pengendalian alih fungsi hutan agar transisi energi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Data yang dipaparkan Kementerian Kehutanan menunjukkan deforestasi Indonesia hingga triwulan III 2025 mencapai 166.450 hektare, lebih rendah dibandingkan sekitar 175.437 hektare pada 2024. Pemerintah menyatakan penurunan tersebut perlu terus dijaga melalui penertiban kawasan hutan, pencabutan izin yang melanggar ketentuan, serta pengawasan terhadap aktivitas perkebunan agar tidak merambah kawasan hutan lindung maupun konservasi.
Konsumsi BBM Berpotensi Lebih Boros
Peneliti Utama Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Guru Besar Universitas Pertamina, Prof. Iman Kartolaksono Reksowardjojo, menyebut B50 sebagai lompatan besar dibandingkan negara lain.
Ia mengatakan campuran biodiesel di kawasan Eropa umumnya masih sekitar 7 persen, Amerika Serikat berkisar 7–10 persen, sedangkan Malaysia menerapkan sekitar 20 persen.
Menurut Iman, secara kimiawi biodiesel tidak berbeda jauh dengan solar, tetapi memiliki kandungan oksigen yang membuat bahan bakar tersebut tidak ideal disimpan dalam waktu lama.
Perlu Adaptasi Kendaraan dan Infrastruktur
Pakar konversi energi ITS, Prof. Bambang Sudarmanta, memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat konsumsi solar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun serta berpotensi menghemat devisa sekitar Rp48 triliun.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya perbedaan karakteristik antara biodiesel dan solar konvensional yang dapat memengaruhi proses penyimpanan, distribusi, pembakaran, hingga usia komponen kendaraan.
"Karena biodiesel ini nilai kalorinya lebih rendah, nanti dari sisi konsumsi itu juga kemungkinan agak lebih boros sedikit," katanya.
Menurut Bambang, suhu pembakaran B50 yang lebih tinggi juga berpotensi mempercepat keausan komponen seperti selang karet maupun pompa bahan bakar apabila kendaraan tidak dirawat dengan baik.
Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan kesiapan mulai dari ketersediaan bahan baku, infrastruktur pencampuran dan distribusi, standar mutu biodiesel, hingga edukasi kepada masyarakat.
Bagi pengguna kendaraan, Bambang menegaskan implementasi B50 tidak perlu dikhawatirkan selama kendaraan telah dinyatakan kompatibel. Namun, pemilik kendaraan tetap disarankan melakukan perawatan berkala, termasuk memeriksa fuel filter, oli mesin, sistem bahan bakar, dan sistem pendingin sesuai jadwal servis.
Keseimbangan Energi dan Lingkungan
Implementasi BBM B50 menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi impor bahan bakar fosil. Namun, sejumlah pakar mengingatkan keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh penghematan devisa, melainkan juga kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pasokan sawit, melindungi hutan, serta memastikan kesiapan industri dan pengguna kendaraan dalam beradaptasi dengan bahan bakar baru.
Menjelang implementasi nasional pada 1 Juli 2026, Kementerian ESDM menyatakan hasil uji jalan (road test) B50 menunjukkan performa yang aman pada sektor otomotif. Uji yang berlangsung sejak 9 Desember 2025 melibatkan sembilan kendaraan dari berbagai agen tunggal pemegang merek (ATPM), mencakup kendaraan penumpang dan niaga.
Kendaraan niaga berbobot di atas 3,5 ton telah menyelesaikan target uji 40.000 kilometer, sedangkan kendaraan di bawah 3,5 ton menuntaskan target 50.000 kilometer sebelum dilakukan pembongkaran (teardown) mesin untuk evaluasi menyeluruh. Hasil sementara menunjukkan kondisi mesin, filter bahan bakar, dan pelumas tetap berada dalam batas standar yang direkomendasikan pabrikan serta tidak ditemukan kendala teknis yang signifikan.
Kementerian ESDM juga menyebut kualitas komponen B100 sebagai bahan pencampur B50 telah memenuhi spesifikasi yang lebih ketat dibandingkan standar B40. Perbaikan dilakukan pada kadar air yang diturunkan menjadi maksimum 300 ppm, kadar monogliserida maksimum 0,47 persen massa, serta peningkatan kestabilan oksidasi menjadi minimal 900 menit. Penyempurnaan spesifikasi tersebut ditujukan untuk menjaga keandalan mesin dan kualitas bahan bakar saat implementasi B50 secara nasional. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro