PONTIANAK POST – Dewan Karet Kalimantan Barat mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan komoditas karet rakyat yang dinilai semakin kehilangan daya saing di tengah pesatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Organisasi tersebut menilai tanpa kebijakan yang berpihak, karet berpotensi semakin terpinggirkan, padahal masih menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Ketua Umum Dewan Karet Kalimantan Barat, Andreas Pamilu Emin, mengatakan dukungan pemerintah diperlukan mulai dari penguatan budidaya, akses pembiayaan, hingga peningkatan produktivitas agar sektor karet kembali mampu menopang ekonomi masyarakat.
"Kami meminta dan sangat berharap pemerintah mengawal budidaya, pengolahan, dan pengembangan karet di Kalimantan Barat agar komoditas ini bisa bangkit kembali sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pedalaman," ujarnya kepada Pontianak Post, Jumat (26/6).
Karet Masih Jadi Andalan Ekonomi Pedalaman
Menurut Andreas, komoditas karet masih menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak keluarga di pedalaman Kalimantan Barat. Karena itu, perhatian pemerintah dinilai tidak boleh hanya terfokus pada komoditas perkebunan lain, sementara sektor karet terus menghadapi penurunan daya saing.
Ia menjelaskan, Dewan Karet Kalbar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai wadah yang mendorong pengembangan perkebunan karet secara berkelanjutan sekaligus memperjuangkan kepentingan petani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kalimantan Barat masih menjadi salah satu sentra karet nasional. Pada 2024, luas areal perkebunan karet di Kalbar mencapai sekitar 303.237 hektare, terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Utara. Namun, secara nasional luas areal karet terus mengalami penyusutan dan menjadi yang terendah dalam satu dekade, mencerminkan tantangan yang juga dihadapi daerah-daerah penghasil seperti Kalbar.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, kebun karet tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Kalbar, dengan dominasi perkebunan rakyat. Pemerintah daerah juga terus memperbarui data luas tanaman menghasilkan (TM), tanaman belum menghasilkan (TBM), dan tanaman tua/rusak (TT/TR) sebagai dasar penyusunan program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun karet rakyat.
Kajian Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB mencatat bahwa hampir seluruh kebun karet di Kalimantan Barat merupakan perkebunan rakyat (99,32 persen). Pada 2020, luas kebun karet di provinsi ini mencapai sekitar 606.354 hektare dengan produksi sekitar 266.351 ton karet kering, sehingga komoditas ini masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pedalaman meski menghadapi tekanan harga dan alih fungsi lahan.
Usulkan Skema Kredit Lunak untuk Petani
Selain mendorong penguatan budidaya, Dewan Karet Kalbar mengusulkan perubahan pola bantuan pemerintah kepada petani.
Menurut Andreas, bantuan bibit yang selama ini diberikan secara stimulan belum sepenuhnya mampu meningkatkan produktivitas karena kualitas bibit yang diterima petani tidak selalu sesuai kebutuhan di lapangan.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemerintah menyediakan skema kredit lunak agar petani dapat membeli bibit unggul secara mandiri.
"Kami lebih mendorong skema kredit lunak seperti yang pernah diterapkan pada masa lalu. Dengan begitu, petani bisa memperoleh bibit unggul yang benar-benar berkualitas sehingga produktivitas kebun juga meningkat," katanya.
Delapan Kelompok Tani Masih Menunggu Bantuan Bibit
Dewan Karet Kalbar juga menyoroti belum terealisasinya bantuan bibit yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat.
Andreas mengatakan sedikitnya delapan kelompok tani binaan Dewan Karet Kalbar telah mengajukan proposal bantuan bibit kepada Kementerian Pertanian untuk pengembangan sekitar 200 hektare kebun karet. Namun hingga kini usulan tersebut belum memperoleh tindak lanjut.
"Kami sangat keberatan karena janji bantuan bibit untuk delapan kelompok tani sampai sekarang belum direalisasikan. Proposal sudah kami sampaikan, tetapi belum ada respons," tegasnya.
Persoalan itu, lanjut Andreas, akan kembali disampaikan kepada DPRD Kalimantan Barat agar diteruskan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertanian maupun Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi terkait status usulan bantuan bibit untuk delapan kelompok tani yang diajukan Dewan Karet Kalbar. Pontianak Post telah berupaya meminta konfirmasi mengenai tindak lanjut proposal tersebut, namun belum memperoleh respons. Informasi akan diperbarui setelah ada penjelasan resmi dari instansi terkait.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya tetap menjalankan sejumlah program pengembangan karet rakyat di Kalimantan Barat, antara lain melalui program peremajaan tanaman karet, penyediaan bibit unggul, dan pendampingan teknis budidaya di beberapa kabupaten. Program tersebut menunjukkan dukungan pemerintah terhadap sektor perkaretan, meski usulan bantuan yang diajukan Dewan Karet Kalbar masih menunggu kepastian.
Dukungan Tak Cukup Hanya Bibit
Menurut Andreas, kebijakan penyelamatan komoditas karet tidak cukup hanya melalui bantuan bibit. Pemerintah juga perlu memperkuat akses pembiayaan, pendampingan teknologi budidaya, pengolahan hasil, hingga kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing karet rakyat.
Ia optimistis dengan dukungan yang tepat, komoditas karet dapat kembali menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pedalaman Kalimantan Barat.
"Dengan dukungan yang tepat, kami optimistis komoditas karet bisa kembali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedalaman Kalimantan Barat," pungkasnya.
Komoditas karet merupakan salah satu hasil perkebunan utama di Kalimantan Barat yang selama puluhan tahun menjadi sumber pendapatan masyarakat pedalaman. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga, rendahnya produktivitas kebun rakyat, hingga beralihnya sebagian lahan ke komoditas yang dinilai lebih menguntungkan. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro