PONTIANAK POST – Pemerintah memastikan pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, proyek infrastruktur tersebut akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah membuka peluang bagi pihak swasta, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, untuk berinvestasi apabila menilai proyek tersebut memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.
"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/06/2026).
Mencontoh Keberhasilan Kereta Logistik di Sumatera Selatan
Dudy mencontohkan keberhasilan layanan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO).
Menurut dia, bisnis angkutan logistik di Sumatera Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan PT KAI. Pendapatan tersebut turut menopang kinerja perusahaan dan memperkuat kemampuan PT KAI dalam mempertahankan layanan kereta api di berbagai rute lain, terutama di Pulau Jawa.
Ia menjelaskan, model bisnis tersebut mencerminkan prinsip subsidi silang antarlini usaha sehingga operasional layanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan efisien.
Dudy mencontohkan keberhasilan layanan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO). Data KAI menunjukkan, angkutan batu bara menyumbang sekitar 83 persen dari total volume angkutan barang perusahaan pada 2025. Sebagian besar komoditas tersebut berasal dari Sumatera Selatan dan didistribusikan ke pembangkit listrik di Jawa dan Bali. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa bisnis angkutan logistik berbasis rel dapat dikembangkan secara komersial dan berkelanjutan.
Presiden Dorong Kereta Logistik di Kalimantan Segera Direalisasikan
Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan agar segera direalisasikan sesuai kebutuhan nasional.
"Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik di Kalimantan," ujarnya.
Meski demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Menurut Dudy, pembangunan jaringan kereta api memerlukan investasi yang sangat besar serta perencanaan bisnis yang matang.
"Bangun kereta kan enggak murah itu," katanya.
Pemerintah Siapkan Pembangunan Jalur Kereta Sepanjang 2.772 Kilometer
Pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan guna memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana pembangunan tersebut masih dihitung dan dirancang secara matang.
"Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang," kata AHY.
Pemerintah juga akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.
Potensi Besar Kalimantan Butuh Dukungan Infrastruktur Logistik
Menurut AHY, hingga kini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertambangan dan mineral yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang. Menurut dia, integrasi antara jalur rel, pelabuhan, sungai, dan jalan raya dapat menciptakan sistem logistik multimoda yang lebih efisien untuk mendukung distribusi komoditas unggulan Kalimantan. Kehadiran kereta api juga dinilai mampu memperkuat rantai pasok dan memperlancar pergerakan barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih efisien.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menilai jalur kereta api akan membantu distribusi komoditas dalam volume besar dengan biaya lebih efisien dibandingkan ketergantungan penuh pada angkutan jalan. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mendukung operasional Pelabuhan Internasional Kijing, memperkuat konektivitas kawasan industri, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kalimantan seperti sawit, bauksit, dan alumina di pasar domestik maupun ekspor. (ars)
Fakta Singkat
- Pembangunan kereta logistik di Kalimantan tidak menggunakan APBN.
- Proyek akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.
- Pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan.
- Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan realisasi proyek tersebut.
- Pemerintah akan menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar sesuai dengan kebutuhan Kalimantan.