PONTIANAK POST – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan keandalan pasokan BBM Kalbar untuk mendukung distribusi logistik, aktivitas ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Pemantauan dilakukan mulai dari Integrated Terminal (IT) Pontianak hingga sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan ketersediaan dan penyaluran BBM menjadi faktor penting dalam menjaga rantai pasok barang di Kalimantan Barat, terutama karena Kota Pontianak memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi logistik daerah.
"Sebagai tulang punggung distribusi logistik di Kalimantan Barat, keandalan pasokan dan penyaluran BBM di Pontianak harus terus terjaga," kata Wahyudi saat mengunjungi Integrated Terminal Pontianak, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: DPRD Mempawah Soroti Penyalahgunaan Barcode dalam Penyaluran BBM Subsidi di SPBU
Konsumsi Solar dan Pertalite Mengalami Kenaikan
BPH Migas mencatat peningkatan konsumsi BBM di Kalimantan Barat seiring meningkatnya aktivitas logistik dan mobilitas masyarakat.
Hingga Juni 2026, konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) solar meningkat 6,5 persen, sementara konsumsi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite naik 2,5 persen.
Meski terjadi kenaikan konsumsi, pemerintah memastikan pasokan BBM subsidi maupun BBM kompensasi tetap tersedia untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
"Pemerintah terus hadir memastikan penyediaan BBM subsidi maupun BBM kompensasi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Bersama PT Pertamina Patra Niaga, kami akan terus memperkuat keandalan pasokan, mengantisipasi potensi hambatan distribusi, serta memastikan penyaluran BBM tepat sasaran," ujar Wahyudi dikutip dari Antara.
Baca Juga: Distribusi BBM Subsidi Dievaluasi, Pemkab Kayong Utara Fokus pada Nelayan dan UMKM
Ratusan SPBU Layani Kebutuhan Masyarakat Kalbar
Saat ini, distribusi BBM di Kalimantan Barat didukung oleh 151 SPBU, 75 SPBU di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), 42 Pertashop, serta 17 SPBU nelayan.
Jaringan tersebut melayani masyarakat di dua kota dan 12 kabupaten di Kalimantan Barat.
Pemantauan Dilakukan hingga Jalur Logistik Pelabuhan
Usai meninjau IT Pontianak, Wahyudi melanjutkan pemantauan ke SPBU di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Pontianak. Lokasi tersebut menjadi salah satu jalur penting keluar masuk kendaraan logistik dan distribusi barang.
Dalam pemantauan itu, BPH Migas memastikan ketersediaan stok, ketepatan takaran, serta proses pelayanan kepada konsumen. Pemeriksaan juga dilakukan melalui dialog dengan operator SPBU, pengguna kendaraan pribadi, dan pengemudi angkutan barang.
"Hasilnya menunjukkan penggunaan BBM masih dalam batas yang wajar. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan," jelas Wahyudi.
Baca Juga: DPR Respons Aspirasi Mahasiswa, Kelangkaan BBM, Harga Pertamax, dan Evaluasi MBG Jadi Sorotan
Penyaluran BBM Bersubsidi Diminta Tetap Tepat Sasaran
BPH Migas menekankan penggunaan BBM secara bijak menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan energi. Pemerintah juga memastikan BBM bersubsidi tetap diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Wahyudi mengatakan BPH Migas akan terus memperkuat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelancaran distribusi BBM.
Pertamina Patra Niaga Pastikan Jalankan Penugasan Pemerintah
Region Manager Retail Sales Kalimantan Pertamina Patra Niaga Addieb Arselan menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menjalankan tugas pemerintah terkait penyediaan dan distribusi BBM.
"Sebagai badan usaha penugasan dalam pendistribusian BBM dari pemerintah, kami berkomitmen melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya dan turut memastikan penyaluran BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Kalimantan Barat Al Amin mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap memprioritaskan penyediaan BBM bersubsidi bagi angkutan barang.
Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi faktor penting agar aktivitas distribusi logistik dan pergerakan ekonomi masyarakat tetap berjalan.*
Editor : Uray Ronald