PONTIANAK POST – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sistem deteksi dini krisis ekonomi (early warning system) agar potensi gejolak dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BI Kalbar, Jumat (17/7). Menurutnya, kemampuan membaca sinyal awal ekonomi menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Deteksi Dini Jadi Kunci Menjaga Stabilitas Ekonomi
Syarief menilai peran Bank Indonesia di daerah tidak lagi sebatas menjaga stabilitas moneter. BI juga harus menjadi pusat analisis ekonomi yang mampu mengidentifikasi berbagai risiko sejak dini.
"Kualitas bank sentral pada masa depan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan instrumen kebijakan moneter, tetapi juga kualitas analisisnya. Ketika dunia bergerak semakin cepat, data terus bertambah, kecerdasan buatan berkembang pesat, dan risiko global datang tanpa mengenal batas wilayah, kemampuan membaca sinyal awal melalui early warning system menjadi modal utama menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.
Menurut dia, sistem tersebut dapat membantu pemerintah mengambil langkah lebih cepat sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis.
Inflasi hingga Perilaku Konsumen Harus Dipantau
Syarief menjelaskan, sistem deteksi dini tidak hanya memantau pergerakan inflasi, tetapi juga perubahan pola konsumsi masyarakat, sentimen pelaku usaha, hingga potensi gangguan pasokan.
Kemampuan mengidentifikasi perubahan tersebut sebelum tercermin dalam data statistik dinilai akan membuat kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih efektif.
"Semakin cepat sinyal risiko terbaca, semakin besar peluang pemerintah mengambil kebijakan yang tepat sebelum masyarakat merasakan dampaknya," ujarnya.
Pembinaan UMKM Diminta Diperluas
Selain memperkuat analisis ekonomi, Banggar DPR RI juga menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.
Dari sekitar 2.000 UMKM potensial, baru 249 UMKM yang memperoleh pendampingan intensif.
Karena itu, BI Kalbar didorong memperluas pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi agar semakin banyak pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing.
Ketahanan Pangan dan Investasi Jadi Perhatian
Banggar juga meminta BI memperkuat sinergi dengan Perum Bulog dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk mendukung pembangunan fasilitas penyimpanan beras premium.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mengurangi ketergantungan Kalimantan Barat terhadap pasokan dari luar daerah.
Di sektor investasi, BI Kalbar didorong lebih aktif mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, dan investor melalui forum investasi yang menghasilkan proyek-proyek yang layak dibiayai.
Potensi Kalbar di sektor perkebunan, pertanian, logistik, perdagangan, energi, hingga kawasan perbatasan dinilai masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Diversifikasi Ekonomi Perlu Dipercepat
Syarief juga mengingatkan pentingnya diversifikasi komoditas unggulan agar struktur ekonomi Kalimantan Barat tidak terlalu bergantung pada kelapa sawit.
Menurutnya, komoditas seperti kopi memiliki peluang untuk dikembangkan sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah saat harga komoditas utama berfluktuasi.
Selain itu, edukasi sistem pembayaran digital juga perlu diperluas kepada UMKM, pedagang pasar tradisional, masyarakat perdesaan, dan kawasan perbatasan guna meningkatkan inklusi keuangan.
Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Masyarakat
Banggar berharap BI Kalbar terus memperkuat perannya sebagai pusat analisis ekonomi regional, pengendali inflasi, mitra pengembangan UMKM, sekaligus fasilitator investasi.
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang lebih inklusif, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro