PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia mulai menghentikan impor solar sejak Juli 2026 setelah mampu memproduksi B50 Indonesia, bahan bakar diesel dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit. Kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan jutaan petani sawit, termasuk di Kalimantan Barat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7).
Permintaan Sawit Diperkirakan Meningkat
Prabowo mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu memproduksi B50 secara nasional.
Dengan beroperasinya program tersebut, pemerintah tidak lagi bergantung pada impor solar sehingga kebutuhan bahan baku biodiesel akan semakin banyak dipenuhi dari produksi minyak sawit dalam negeri.
"Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi, mulai bulan Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, dana yang selama ini digunakan untuk membeli solar dari luar negeri akan berputar di dalam negeri dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
"Lebih baik uang itu beredar di Indonesia, dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia," katanya.
Kalbar Berpeluang Merasakan Dampaknya
Sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit nasional, Kalimantan Barat dinilai berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel.
Permintaan crude palm oil (CPO) untuk program B50 diperkirakan meningkat sehingga dapat memperkuat serapan produksi sawit domestik dan menopang harga tandan buah segar (TBS) petani.
Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang berpeluang merasakan dampak positif implementasi B50. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalbar mencapai sekitar 2,16 juta hektare pada 2025, menjadikannya salah satu provinsi dengan areal sawit terluas di Indonesia. Dari luasan tersebut, 711,9 ribu hektare merupakan perkebunan rakyat.
Di sisi produksi, perkebunan sawit rakyat Kalimantan Barat menghasilkan sekitar 1,27 juta ton pada 2023, sementara produksi perkebunan besar mencapai jutaan ton setiap tahun sehingga menjadikan sawit sebagai komoditas perkebunan utama daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan CPO untuk program B50, permintaan terhadap hasil sawit domestik diperkirakan ikut menguat dan berpotensi menopang pendapatan petani.
Bagian dari Strategi Kemandirian Energi
Prabowo menjelaskan penghentian impor solar merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun kemandirian energi berbasis sumber daya alam dalam negeri.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, kebijakan tersebut juga diharapkan memperkuat hilirisasi industri sawit dan meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
Pemerintah Siapkan 30 hingga 50 Pabrik Bioetanol
Pemerintah juga mulai memperluas penggunaan bahan bakar nabati melalui pengembangan bensin campuran etanol 10 persen (E10) sebagai tahap awal menuju E20.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan mempercepat pembangunan industri bioetanol.
"Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik, kalau perlu sampai 50 pabrik," ujar Prabowo.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi mengikuti jejak India yang telah menerapkan E20 dan Brasil yang telah menggunakan E100.
Kemandirian Energi Jadi Prioritas
Selain pengembangan biodiesel dan bioetanol, pemerintah juga mempercepat berbagai proyek strategis di sektor energi.
Salah satunya adalah dimulainya pengembangan Proyek LNG Abadi Masela yang diresmikan sehari sebelumnya setelah sempat tertunda selama 28 tahun.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mendorong penguatan ketahanan energi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga inovasi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus terus bergerak menuju kemandirian, baik di bidang energi, pangan, sumber daya alam, maupun teknologi. Semua itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegasnya. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro