PONTIANAK POST – Pengamat Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendorong pemerintah mempercepat optimalisasi Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, agar investasi pelabuhan dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal.
Menurutnya, pelabuhan strategis tidak cukup hanya dibangun secara fisik, tetapi juga harus didukung ekosistem logistik dan industri yang terintegrasi.
"Indonesia membutuhkan pelabuhan yang produktif, bukan sekadar pelabuhan yang megah secara fisik tetapi sepi aktivitas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," kata Sofyano kepada Antara di Pontianak, Selasa (22/7).
Baca Juga: Tol Pontianak–Kijing Dipastikan Terhubung Jembatan Kapuas III
Terminal Kijing Dinilai Belum Beroperasi Optimal
Sofyano menilai Terminal Kijing bersama Pelabuhan Bojonegara di Banten dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat perlu mendapat perhatian serius karena belum beroperasi optimal sesuai target awal pembangunan.
Menurut Direktur Puskepi itu, optimalisasi Terminal Kijing penting untuk memperkuat aktivitas ekspor dan impor, meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan Barat, serta menekan biaya logistik di Pulau Kalimantan.
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kualitas infrastruktur pelabuhan, melainkan belum terbangunnya ekosistem pendukung secara terpadu.
"Masalah utamanya bukan karena kualitas pelabuhannya, tetapi karena pemerintah selama ini membangun pelabuhan tanpa memastikan seluruh ekosistem pendukungnya siap secara bersamaan," katanya.
Akses Jalan, Kawasan Industri, dan Logistik Masih Menjadi Tantangan
Sofyano mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dinilai menghambat optimalisasi pelabuhan, di antaranya keterbatasan akses jalan dan jalur kereta api, belum berkembangnya kawasan industri di sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, serta lemahnya integrasi dengan sistem logistik nasional.
Ia juga menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mendorong pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan strategis sehingga aktivitas bongkar muat dan arus barang dapat meningkat.
Usulkan Koordinasi Lintas Kementerian dan Peran Danantara
Sofyano menegaskan tanggung jawab mengoptimalkan pelabuhan strategis nasional tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) maupun PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI).
"Pelindo maupun PPI hanyalah operator dan pengelola. Mereka tidak memiliki kewenangan membangun jalan nasional, menetapkan kawasan industri, memberikan insentif fiskal, ataupun mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian," ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah arahan langsung Presiden agar pembangunan infrastruktur pendukung pelabuhan berjalan terpadu.
Sofyano juga mengusulkan pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional melalui integrasi pembiayaan, pembangunan kawasan industri, konektivitas jalan dan rel kereta api, serta pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan.
Menurutnya, pemerintah juga dapat menunjuk satu BUMN sebagai lead integrator yang bertugas mengoordinasikan seluruh proyek pendukung agar tidak berjalan secara terpisah.
"Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi yang telah dikeluarkan, tetapi harus diukur dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Sofyano.
"Di era Presiden Prabowo, infrastruktur harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat."
Pemprov Kalbar Dorong Pembangunan Tol Menuju Pelabuhan Kijing
Secara terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mendorong percepatan pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Kijing agar investasi dan aktivitas logistik dapat berjalan lebih optimal.
Dorongan tersebut disampaikan Krisantus setelah melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.
"Kami sudah melakukan audiensi dengan Kemenko bidang Infrastruktur dan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Optimalisasi Pelabuhan Dinilai Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Status Pelabuhan Kijing sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai belum cukup apabila tidak diiringi pembangunan infrastruktur pendukung dan penguatan kawasan industri.
Optimalisasi pelabuhan diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas logistik, tetapi juga memperkuat ekspor-impor, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
Data operasional PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Pontianak menunjukkan kinerja Terminal Kijing terus meningkat sepanjang 2026. Hingga Semester I 2026, jumlah kunjungan kapal mencapai 484 unit, naik 35,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Volume kapal berdasarkan Gross Tonnage (GT) juga meningkat 59,6 persen menjadi 2.064.356 GT. Pada periode yang sama, arus general cargo melonjak 205,6 persen menjadi 25.955 ton/m³, curah kering naik 97,2 persen menjadi 1.884.222 ton, curah cair meningkat 77,5 persen menjadi 1.300.872 ton, sementara bag cargo tumbuh 30,2 persen menjadi 66.936 ton.
Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan melalui Terminal Kijing.
Terminal Kijing juga mulai melayani peti kemas pada 10 Juni 2026 melalui kegiatan bongkar 70 peti kemas kosong pada pelayaran perdana rute Pasir Gudang–Batam–Kijing–ICA–Kijing–Pasir Gudang.
Pelindo menyebut operasional peti kemas tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan Terminal Kijing sebagai pusat logistik dan perdagangan internasional di Kalimantan Barat.*
Editor : Uray RonaldSumber : RRI, Antara