PONTIANAK POST – Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dinilai membutuhkan langkah percepatan agar tidak hanya menjadi infrastruktur megah, tetapi mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Pengamat Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendorong pemerintah memberikan peran strategis kepada Danantara untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pendukung agar aktivitas pelabuhan dapat berjalan optimal.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan dengan investasi triliunan rupiah harus diikuti kesiapan ekosistem, mulai dari konektivitas jalan, kawasan industri, arus barang, hingga kebijakan yang mampu menarik pelaku usaha.
“Indonesia membutuhkan pelabuhan yang produktif, bukan sekadar pelabuhan yang megah secara fisik tetapi sepi aktivitas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi,” ujar Sofyano dalam keterangannya di Pontianak, Selasa.
Kijing Butuh Ekosistem Pendukung
Sofyano menyebut Terminal Kijing bersama Pelabuhan Bojonegara di Banten dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena belum sepenuhnya beroperasi sesuai target awal pembangunan.
Menurut Direktur Puskepi tersebut, persoalan utama bukan terletak pada kualitas fisik pelabuhan, melainkan belum terbentuknya ekosistem pendukung secara terpadu.
“Masalah utamanya bukan karena kualitas pelabuhannya, tetapi karena pemerintah selama ini membangun pelabuhan tanpa memastikan seluruh ekosistem pendukungnya siap secara bersamaan,” katanya.
Ia menilai sejumlah persoalan harus segera diselesaikan, di antaranya keterbatasan akses jalan, belum optimalnya pengembangan kawasan industri sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, serta belum kuatnya integrasi dengan sistem logistik nasional.
Kondisi tersebut membuat potensi besar Pelabuhan Kijing belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi bagi Kalimantan Barat.
Danantara Dinilai Bisa Jadi Orkestrator
Sofyano menilai percepatan optimalisasi Kijing tidak dapat hanya dibebankan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) maupun PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) sebagai operator dan pengelola.
Menurutnya, kedua entitas tersebut memiliki keterbatasan kewenangan karena tidak dapat secara langsung membangun jalan nasional, menetapkan kawasan industri, memberikan insentif fiskal, maupun menyatukan kebijakan lintas kementerian.
Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan koordinasi terpadu antarinstansi dengan arahan langsung pemerintah pusat.
Ia mengusulkan agar Danantara diberi penugasan khusus untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional.
Danantara dinilai memiliki kapasitas sebagai pengelola investasi strategis negara untuk mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, konektivitas jalan dan rel, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan.
“Danantara dapat menjadi orkestrator dalam mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, jaringan logistik, konektivitas jalan, rel kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan,” ujarnya.
Tol dan Infrastruktur Jadi Kunci
Menurut Sofyano, keberhasilan sebuah pelabuhan tidak lagi dapat diukur hanya dari panjang dermaga atau besarnya nilai investasi.
Indikator keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya jumlah kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Keberhasilan pembangunan pelabuhan harus diukur dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Hal serupa menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung menuju Pelabuhan Kijing.
Salah satunya melalui usulan pembangunan jalan tol menuju kawasan pelabuhan agar konektivitas dan aktivitas logistik semakin kuat.
Dorongan tersebut disampaikan Krisantus setelah melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan Kemenko Bidang Infrastruktur. Ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Kijing dan Masa Depan Ekonomi Kalbar
Pelabuhan Internasional Kijing merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu memperkuat posisi Kalimantan Barat dalam jaringan perdagangan nasional dan internasional.
Dengan lokasi yang strategis dekat jalur pelayaran internasional, Kijing memiliki peluang menjadi pintu keluar-masuk barang serta pusat distribusi kawasan Kalimantan.
Namun, tanpa dukungan infrastruktur dan kebijakan yang terintegrasi, potensi tersebut dinilai belum dapat dimaksimalkan.
Optimalisasi Kijing kini menjadi pekerjaan bersama agar investasi besar yang telah ditanamkan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalbar, baik melalui pertumbuhan industri, peningkatan perdagangan, maupun penciptaan lapangan kerja.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro