PONTIANAK POST — Stok BBM Kalimantan Barat dan LPG dipastikan dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pasokan energi tetap tersedia.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat Widhi Tri Adhi Hidayat mengatakan pergerakan stok BBM dan LPG bersifat dinamis karena armada distribusi terus bergerak memasok kebutuhan berbagai wilayah di Kalimantan Barat.
"Kondisi stok BBM maupun LPG ini dinamis karena pergerakan armada yang membawa BBM dan LPG setiap hari terus keluar masuk untuk memasok kebutuhan di wilayah Kalimantan Barat," kata Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat Widhi Tri Adhi Hidayat dikutip dari Antara, Jumat (24/7).
Stok BBM dan LPG Terus Bergerak
Widhi mengatakan stok BBM dan LPG secara umum masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pasokan terus bergerak melalui distribusi dari terminal dan titik suplai.
Stok LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan industri disebut berada pada level yang mampu memenuhi kebutuhan hingga beberapa hari ke depan. Sementara itu, stok BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan produk lainnya rata-rata tersedia untuk lebih dari 10 hari.
Menurut Widhi, kondisi pasokan secara umum stabil. Namun, konsumsi di sejumlah wilayah meningkat akibat pergeseran sebagian pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi setelah kenaikan harga beberapa waktu lalu.
Situasi tersebut menjadi perhatian karena perubahan pola konsumsi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM bersubsidi.
Bagi masyarakat, kepastian pasokan menjadi penting untuk menjaga aktivitas sehari-hari, termasuk mobilitas kendaraan dan kebutuhan rumah tangga.
Tambahan Kuota BBM Bersubsidi
Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut menghasilkan tambahan kuota BBM bersubsidi pada triwulan ketiga 2026, termasuk solar dan pertalite.
"Harapannya dengan adanya tambahan kuota ini, kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama kendaraan, dapat terpenuhi," katanya.
Namun, rincian penambahan kuota dimaksud belum disebutkan secara terperinci.
Pertamina juga memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU di wilayah luar perkotaan. Layanan tersebut dibuka hingga dini hari atau mendekati 24 jam dengan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Langkah itu dilakukan untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM.
Baca Juga: Organda Kalbar Sosialisasikan Aturan BBM Subsidi untuk Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran
Perpanjangan jam operasional diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi keterbatasan waktu pelayanan.
Seperti diketahui, belakangan ini keluhan mengenai stok dan distribusi BBM muncul dari berbagai daerah antara lain di Ketapang, Kayong Utara, dan Sambas.
Harga LPG Subsidi 3 Kilogram Jadi Perhatian
Untuk LPG subsidi tiga kilogram, menurut Widhi, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengendalikan harga di tingkat pengecer.
Operasi pasar dilakukan di sejumlah wilayah yang ditemukan menjual LPG tiga kilogram dengan harga di atas kewajaran. Langkah ini diarahkan untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat memperoleh LPG subsidi dengan harga yang lebih terkendali.
Bagi rumah tangga yang bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan memasak sehari-hari, stabilitas pasokan dan harga menjadi persoalan yang langsung berkaitan dengan pengeluaran keluarga.
Karena itu, pengawasan distribusi tidak hanya menyangkut kelancaran logistik, tetapi juga akses masyarakat terhadap energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Polda Kalbar Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Di sisi lain, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan pihaknya memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM bersubsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
"Ini menjadi perhatian kita bersama karena distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar peruntukannya," katanya.
Sepanjang Juli 2026, Polda Kalbar menangani sejumlah kasus terkait penyalahgunaan dan pengangkutan BBM. Tiga kasus telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan tiga kasus lainnya masih dalam proses penanganan.
Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi energi. Penyalahgunaan BBM bersubsidi berpotensi mengurangi akses masyarakat yang memang membutuhkan bahan bakar tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Sinergi untuk Menjaga Pasokan Energi
Alberd mengatakan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.
Kerja sama tersebut juga dibutuhkan untuk mencegah penyelewengan yang dapat mengganggu ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat.
Dengan kondisi stok yang dinilai mencukupi, tambahan kuota BBM bersubsidi, serta pengawasan distribusi yang diperkuat, Pertamina dan Polda Kalbar memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap menjadi prioritas.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara