PONTIANAK POST – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) menambah daftar pejabat tinggi sektor ekonomi dan keuangan yang mengakhiri masa jabatannya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sedikitnya tujuh pejabat strategis telah meninggalkan posisinya, mulai dari Menteri Keuangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga bank sentral.
Rangkaian pergantian tersebut menjadi perhatian publik dan pelaku pasar karena menyentuh hampir seluruh pilar pengelolaan ekonomi nasional. Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan rupiah, dan tingginya dinamika pasar keuangan, pemerintah menegaskan stabilitas sistem keuangan tetap menjadi prioritas selama proses transisi berlangsung.
Gelombang Pergantian Pejabat Ekonomi Jadi Sorotan
Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah kemudian menunjuk Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI hingga gubernur definitif dipilih sesuai mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia.
Bersamaan dengan transisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi bersama unsur Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan pemerintah memperluas koordinasi melalui konsep KKSK Plus.
"Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KKSK Plus, Plus Danantara," ujar Rosan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Perry Warjiyo Menambah Daftar Pejabat yang Mundur
Pengunduran diri Perry Warjiyo bukan menjadi peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam rentang September 2025 hingga Juli 2026, sejumlah pejabat tinggi sektor ekonomi dan keuangan juga mengakhiri masa jabatannya.
Daftar tersebut meliputi:
- 8 September 2025 – Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan.
- 30 Januari 2026 – Mahendra Siregar mundur sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.
- 30 Januari 2026 – Mirza Adityaswara mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
- 30 Januari 2026 – Inarno Djajadi mundur sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.
- 30 Januari 2026 – Aditya Jayaantara mundur sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek OJK.
- 30 Januari 2026 – Iman Rachman mundur sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia.
- 26 Juli 2026 – Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pemerintah Pastikan Stabilitas Ekonomi Tetap Terjaga
Pemerintah menegaskan seluruh proses pergantian pejabat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pengunduran diri Perry Warjiyo diproses melalui Keputusan Presiden, sedangkan calon Gubernur BI definitif akan diusulkan Presiden kepada DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan pengunduran diri Perry dilakukan secara sukarela dengan alasan pribadi.
Sementara itu, Destry Damayanti memastikan seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia tetap berjalan normal.
"Kami berharap market tidak perlu panik. Bank Indonesia tetap menjalankan kebijakan seperti sebelumnya."
Pelaku Pasar Menunggu Kepastian Kepemimpinan BI
Transisi kepemimpinan bank sentral sempat memengaruhi sentimen pasar.
Nilai tukar rupiah ditutup melemah menjadi Rp18.009 per dolar AS, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi karena investor memilih bersikap wait and see. Sejumlah analis menilai pelemahan tersebut juga dipengaruhi sentimen eksternal, terutama ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed).
Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengingatkan bahwa kesinambungan kebijakan dan independensi BI menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pasar.
"Independensi BI merupakan fondasi utama agar pasar percaya terhadap arah kebijakan makroekonomi Indonesia," ujarnya.
Senada, ekonom Universitas Brawijaya Noval Adib menyebut investor kini lebih mencermati siapa sosok gubernur definitif yang akan memimpin Bank Indonesia.
"Jika mampu menjaga independensi BI, pasar akan merespons positif. Sebaliknya, bila dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, respons pasar bisa negatif," katanya.
Legasi Perry Warjiyo di Bank Indonesia
Di balik pengunduran dirinya, Perry Warjiyo meninggalkan sejumlah kebijakan strategis selama sekitar 42 tahun berkarier di Bank Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu penggagas transformasi digital sistem pembayaran nasional melalui QRIS dan BI-FAST, serta memimpin kebijakan moneter saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global.
Perry juga menginisiasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 serta memperluas integrasi pembayaran lintas negara melalui kerja sama QR antarnegara ASEAN. Legasi tersebut menjadi fondasi transformasi sistem pembayaran nasional yang masih berlanjut hingga kini.
Publik Menunggu Arah Prabowonomics
Bertambahnya daftar pejabat ekonomi yang mundur dalam waktu relatif singkat memunculkan diskusi publik mengenai kesinambungan kebijakan ekonomi nasional. Namun, hingga saat ini pemerintah menegaskan setiap pengunduran diri memiliki latar belakang dan mekanisme masing-masing, serta memastikan koordinasi antarlembaga tetap berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Bagi pelaku pasar, perhatian kini tertuju pada dua hal utama: siapa yang akan memimpin Bank Indonesia secara definitif dan bagaimana koordinasi melalui KKSK Plus mampu menjaga kepercayaan investor di tengah tantangan ekonomi global. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro