PONTIANAK POST – Berjam-jam mengantre di SPBU kini menjadi rutinitas baru bagi sopir angkutan di Kalimantan Barat. Waktu yang semestinya digunakan untuk mengangkut barang dan mencari nafkah justru habis demi mendapatkan solar subsidi. Akibatnya, ritase angkutan berkurang, pendapatan menurun, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi.
Kondisi itu mendorong ratusan anggota Persatuan Sopir Kalimantan Barat mendatangi Kantor Gubernur Kalbar di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Senin (27/7). Mereka meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran agar sopir angkutan yang berhak tidak terus dirugikan.
Bukan Sekadar Bahan Bakar
Bagi para sopir angkutan, solar subsidi bukan hanya penggerak kendaraan, melainkan penopang ekonomi keluarga.
Ketika pasokan sulit diperoleh, waktu kerja habis di antrean SPBU. Dampaknya, jumlah perjalanan angkutan menurun, distribusi barang melambat, dan pendapatan yang dibawa pulang untuk keluarga ikut berkurang.
Dalam audiensi bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan, para sopir menegaskan persoalan utama bukan hanya antrean panjang, tetapi distribusi solar subsidi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Kami meminta pengawasan diperketat dan penyaluran solar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai sopir yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi," ujar salah seorang perwakilan sopir.
Sopir Minta Pengawasan Distribusi Diperketat
Persatuan Sopir Kalimantan Barat menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.
Mereka meminta pembentukan pengawasan terpadu terhadap distribusi BBM bersubsidi, penindakan terhadap penyalahgunaan solar subsidi, jaminan ketersediaan BBM bagi angkutan yang berhak, serta distribusi yang adil dan tepat sasaran.
Bagi para sopir, kepastian memperoleh solar jauh lebih penting dibanding harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre setiap hari.
Gubernur Ungkap Dugaan Praktik SPBU Nakal
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengakui masih terdapat persoalan dalam penyaluran BBM subsidi.
Berdasarkan hasil dialog bersama para sopir, ditemukan dugaan adanya SPBU yang menjual solar subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan barcode oleh pelansir sehingga mengurangi jatah solar bagi sopir yang memang berhak.
"Dari hasil diskusi ditemukan adanya dugaan SPBU yang menjual BBM subsidi di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, ada pula praktik pelansir yang memanfaatkan barcode secara berulang sehingga merugikan sopir yang memang berhak mendapatkan solar subsidi," kata Norsan.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Organda, Pertamina, BPH Migas, dan Polda Kalbar untuk memperkuat pengawasan distribusi.
Pertamina Blokir Ribuan QR Code
PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat menyatakan evaluasi distribusi solar subsidi terus dilakukan.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalbar Widhi Tri Adhi Hidayat menegaskan perusahaan akan memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari pembinaan hingga penghentian operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertamina juga mengungkapkan telah memblokir ribuan QR Code yang terindikasi disalahgunakan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat.
Polda Kalbar Siap Kawal Penyaluran Solar Subsidi
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyatakan siap mengawal distribusi solar subsidi agar tetap kondusif.
Karoops Polda Kalbar Kombes Pol Marsdianto mengatakan kepolisian tidak hanya membantu mengurai antrean di SPBU, tetapi juga akan menindak setiap bentuk penyalahgunaan BBM subsidi sesuai ketentuan hukum.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi sopir angkutan yang selama ini merasa dirugikan akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.
Distribusi BBM Menentukan Roda Ekonomi Daerah
Bagi masyarakat umum, antrean solar mungkin hanya terlihat sebagai persoalan distribusi energi. Namun bagi sopir angkutan, setiap jam yang terbuang di SPBU berarti berkurangnya kesempatan mengangkut barang, menurunnya pendapatan, dan tertundanya kebutuhan keluarga.
Di sisi lain, tersendatnya angkutan logistik juga berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat. Karena itu, penyelesaian persoalan solar subsidi bukan hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak. *
Editor : Aristono Edi Kiswantoro