PONTIANAK POST – Pemerintah menjadikan hilirisasi sawit sebagai strategi utama memperkuat daya saing ekspor Indonesia di tengah meningkatnya permintaan global terhadap produk minyak sawit. Bagi Kalimantan Barat sebagai salah satu sentra perkebunan sawit nasional, kebijakan tersebut membuka peluang lebih besar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah di daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Bersama Malaysia, kedua negara menguasai sekitar 80 persen produksi crude palm oil (CPO) global sehingga hilirisasi dinilai menjadi kunci memperbesar devisa negara.
"Kita nomor satu dunia. Total sekitar 80 persen produksi CPO dunia dikuasai Indonesia dan Malaysia. Karena itu, hilirisasi CPO menjadi senjata strategis Indonesia," kata Amran dalam keterangannya, Selasa (4/8).
Menurutnya, penguatan industri hilir harus terus didorong agar Indonesia tidak hanya mengandalkan ekspor bahan baku, tetapi juga memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari berbagai produk olahan sawit.
Ekspor CPO Terus Menguat
Optimisme pemerintah didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan ekspor CPO dan produk turunannya terus meningkat sepanjang 2026.
BPS mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari–Juni 2026 tumbuh 7,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama didorong menguatnya harga CPO di pasar internasional.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penguatan harga global memberikan dampak positif terhadap nilai ekspor Indonesia.
"Sepanjang Januari-Juni 2026, nilai ekspor CPO dan turunannya tercatat tumbuh 7,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya.
Secara keseluruhan, ekspor Indonesia selama semester pertama 2026 mencapai 140,81 miliar dolar AS, naik 4,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati (HS15), termasuk CPO dan turunannya, menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekspor nonmigas.
Kalbar Berpeluang Menikmati Nilai Tambah
Sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat (Kalbar) dipandang memiliki peluang besar untuk memperoleh manfaat dari percepatan hilirisasi sektor perkebunan. Pengembangan industri pengolahan yang berada dekat dengan sentra perkebunan diyakini mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memperkuat basis industri di daerah.
Kehadiran industri hilir juga berpotensi mengurangi ketergantungan Kalbar terhadap ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) lepas. Melalui pengolahan lanjutan, CPO dapat ditransformasikan menjadi bahan baku industri, oleokimia, bioenergi, hingga berbagai produk konsumen bernilai tinggi.
Potensi besar tersebut didukung oleh luasnya areal perkebunan dan besarnya produksi sawit di provinsi ini. Berdasarkan Data Statistik Perkebunan Kalimantan Barat Tahun 2025, luas perkebunan kelapa sawit di Kalbar telah mencapai 2.185.701,95 hektare. Dari total luasan tersebut, sekitar 711.882,95 hektare merupakan perkebunan rakyat. Capaian ini menempatkan Kalbar sebagai provinsi dengan areal perkebunan sawit terluas kedua di Indonesia setelah Riau.
Dari sisi produktivitas, data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar mencatat bahwa produksi kelapa sawit dari sektor perkebunan rakyat saja mampu mencapai 1.275.954,55 ton pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, dataset Satu Data Kalbar mencatat produksi kelapa sawit—baik berupa CPO maupun palm kernel (PK)—yang dihimpun dari seluruh kabupaten/kota pada 2024 terus menjadi komoditas utama penopang perekonomian daerah.
Selama ini, CPO dan produk turunannya menjadi komoditas ekspor andalan Kalimantan Barat bersama bauksit, alumina, dan karet. Besarnya modal areal serta kapasitas produksi yang melimpah menjadikan percepatan integrasi industri hilir di Kalbar sebagai langkah strategis untuk memperbesar kontribusi ekspor, memacu multiplier effect ekonomi lokal, dan mengoptimalkan nilai tambah komoditas di tingkat daerah.
Program B50 Tingkatkan Serapan Domestik
Di sisi lain, industri sawit menghadapi perubahan struktur permintaan akibat implementasi program mandatori B50 yang mulai berlaku pada semester II 2026.
Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Lolita Bangun mengatakan kebutuhan CPO dalam negeri meningkat signifikan untuk memenuhi bahan baku biodiesel.
Menurutnya, kebutuhan CPO untuk program B50 diperkirakan mencapai sekitar 14,6 juta ton, atau bertambah sekitar 1,9 juta ton dibandingkan saat implementasi B40.
"Total kebutuhan CPO untuk B50 diperkirakan mencapai sekitar 14,6 juta ton. Kebutuhan itu masih dapat dipenuhi, tetapi berpotensi mengurangi volume ekspor," ujarnya.
Ia menjelaskan pertumbuhan produksi nasional masih tertahan akibat dampak El Nino, penurunan produktivitas tanaman, serta program peremajaan (replanting) kebun sawit.
Kondisi tersebut diperkirakan menjaga harga CPO tetap tinggi meskipun sebagian pasokan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Produk Hilir Jadi Masa Depan Industri Sawit
Pelaku industri menilai hilirisasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pemasok bahan baku.
Gapki mendorong pengembangan berbagai produk bernilai tambah tinggi seperti specialty chemicals, bioplastik, bio-pelumas, dan surfaktan berbasis minyak sawit.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga memperluas pengembangan produk bioenergi seperti green diesel, bioavtur (Sustainable Aviation Fuel/SAF), hingga bensin sawit.
Kementerian Perindustrian mencatat industri sawit nasional kini telah menghasilkan sekitar 200 jenis produk turunan, meningkat tajam dibandingkan sekitar 48 produk pada 2011.
Tantangan Produksi dan Logistik Masih Membayangi
Di tengah prospek positif tersebut, industri sawit masih menghadapi sejumlah tantangan.
Gapki mencatat kenaikan harga pupuk sekitar 30 persen sejak Maret 2026 akibat pembatasan ekspor pupuk oleh Tiongkok. Biaya bahan bakar industri juga meningkat, sementara gangguan pelayaran internasional akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menyebabkan biaya logistik dan asuransi naik sekitar 50 persen dibandingkan kondisi normal.
Meski demikian, pemerintah menilai hilirisasi menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan industri sawit nasional. Selain meningkatkan nilai ekspor, pengolahan di dalam negeri diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, memperkuat industri berbasis sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro