PONTIANAK POST – Rencana pemerintah menyiapkan skema pembiayaan atau subsidi bioetanol berbahan baku jagung, singkong, dan tebu membuka peluang baru bagi sektor pertanian di Kalimantan Barat. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari program mandatori bioetanol yang ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap melalui campuran bensin E10 pada 2027, sebelum meningkat menjadi E20.
Bagi Kalimantan Barat, kebijakan ini dinilai berpotensi menciptakan pasar baru bagi komoditas pertanian apabila produksi mampu memenuhi kebutuhan industri energi nasional. Namun, pengembangan bahan baku bioetanol tetap memerlukan kesiapan produksi, infrastruktur, serta kepastian harga di tingkat petani.
Pemerintah Siapkan Formula Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menyusun skema pembiayaan untuk mengatasi selisih harga antara bensin yang mengandung bioetanol dan BBM berbasis fosil.
Menurut Bahlil, terdapat tiga komoditas utama yang disiapkan sebagai bahan baku bioetanol, yakni jagung, singkong, dan tebu.
"Harga dari ketiga bahan baku tersebut akan dipatok pada tingkat tertentu sehingga petani memperoleh pendapatan yang baik," ujarnya di Jakarta, Senin (3/8).
Ia menjelaskan apabila harga minyak dunia lebih rendah dibandingkan biaya produksi bioetanol, pemerintah akan menutup selisih harga tersebut melalui mekanisme yang sedang diformulasikan.
Skema tersebut, kata Bahlil, memiliki konsep yang mirip dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), meski formulanya masih dalam tahap penyusunan.
Peluang bagi Pertanian Kalimantan Barat
Bagi Kalimantan Barat, kebijakan ini berpotensi membuka sumber permintaan baru terhadap hasil pertanian. Selama ini, jagung dan singkong telah dibudidayakan masyarakat di sejumlah kabupaten, sementara komoditas tebu masih memiliki ruang untuk dikembangkan.
Apabila industri bioetanol berkembang, petani tidak hanya bergantung pada pasar pangan, tetapi juga memperoleh alternatif pasar dari sektor energi.
Kurangi Impor BBM
Pemerintah menargetkan pencampuran etanol ke dalam bensin sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Kajian mengenai mandatori bioetanol telah dilakukan sejak 2025 dan kini memasuki tahap akhir sebagai dasar penyusunan peta jalan implementasi E20 secara bertahap hingga 2028–2029.
Selain meningkatkan ketahanan energi, kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian nasional.
Pakar Dorong Insentif bagi Petani
Pakar energi dari Universitas Indonesia Ali Ahmudi Achyak menilai bioetanol berbahan baku sorgum memiliki biaya produksi yang lebih kompetitif dibandingkan bioetanol dari tebu maupun jagung karena tidak bersaing dengan kebutuhan pangan.
Meski demikian, harga bioetanol tetap diperkirakan lebih tinggi dibandingkan BBM berbasis fosil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan berbagai insentif kepada petani, mulai dari subsidi benih, pupuk, hingga dukungan riset agar biaya produksi bioetanol semakin efisien.
Menjaga Keseimbangan Energi dan Ketahanan Pangan
Program bioetanol juga menghadirkan tantangan agar pengembangan bahan baku energi tidak mengganggu pasokan pangan masyarakat.
Karena itu, pemerintah menegaskan skema harga dan pembiayaan sedang disusun agar mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, industri, dan negara.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro