PONTIANAK POST - Kinerja pengelolaan kekayaan negara Kalimantan Barat hingga Semester I 2026 menunjukkan tren positif. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat melaporkan, pengelolaan aset negara dan layanan lelang berhasil mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp21,2 miliar atau tumbuh 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Capaian tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Barang Milik Negara (BMN) agar tidak hanya menjadi aset administratif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar kepala Kanwil DJKN Kalbar Bernadette Yuliasari Mulyatno dalam siaran persnya, Selasa (4/8).
Aset Negara Tidak Sekadar Tercatat, tetapi Memberi Manfaat bagi Masyarakat
Pada Juni 2026, realisasi PNBP dari sektor kekayaan negara dan lelang mencapai Rp5,4 miliar. Angka tersebut setara 216 persen dari target bulanan dan meningkat 63 persen dibandingkan Mei 2026.
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Dua kantor pelayanan menjadi penyumbang terbesar, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak dengan kontribusi Rp14,5 miliar dan KPKNL Singkawang sebesar Rp2,8 miliar.
Dari total penerimaan tersebut, pengelolaan BMN menjadi penyumbang utama dengan nilai Rp13,9 miliar atau sekitar 66 persen dari keseluruhan PNBP. Sementara sektor lelang menyumbang Rp3,9 miliar atau 18 persen.
Optimalisasi BMN Dorong Penerimaan dan Pembangunan Daerah
Kinerja PNBP dari BMN dan Kekayaan Negara Lainnya mencapai Rp17,3 miliar hingga Semester I 2026. Nilai tersebut tumbuh 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan telah mencapai 147 persen dari target semester pertama.
Capaian ini didukung oleh optimalisasi pemanfaatan BMN, termasuk kontribusi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) serta peningkatan aktivitas pemindahtanganan aset negara.
Aset negara yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari pencatatan pemerintah kini diarahkan agar mampu menciptakan nilai tambah. Pemanfaatan tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Lelang Elektronik Perkuat Transparansi Pengelolaan Aset
Di sektor lelang, PNBP hingga Juni 2026 mencapai Rp3,9 miliar atau 134 persen dari target Semester I. Meski terdapat penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya akibat perubahan komponen penghitungan PNBP lelang, layanan tetap berjalan optimal.
Nilai pokok lelang mencapai Rp388 miliar atau 159 persen dari target pertengahan tahun. Kontribusi terbesar berasal dari lelang sukarela melalui Pejabat Lelang Kelas II dengan porsi sekitar 89 persen.
Seluruh proses lelang telah menggunakan sistem elektronik atau e-Auction. Transformasi digital ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, kemudahan akses, dan akuntabilitas pelayanan publik.
BMN Senilai Rp96,9 Triliun Menopang Infrastruktur Kalbar
Selain menghasilkan penerimaan negara, aset pemerintah juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan.
Hingga Juni 2026, total nilai BMN di Kalimantan Barat mencapai Rp96,9 triliun atau sekitar 1,4 persen dari total nilai BMN nasional. Aset tersebut didominasi tanah, jalan, jaringan, gedung, dan berbagai infrastruktur strategis.
Aset-aset tersebut menjadi fondasi penyelenggaraan layanan publik, mulai dari konektivitas antarwilayah hingga penyediaan fasilitas pemerintahan.
Salah satu bentuk manfaat langsung BMN terlihat melalui hibah aset kepada pemerintah daerah. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 15 objek BMN senilai Rp257,2 miliar telah dihibahkan.
Aset yang dihibahkan antara lain berupa jembatan gantung dan jaringan irigasi yang diharapkan memperkuat akses masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Aset Negara Ikut Mendukung Pembiayaan Pembangunan Nasional
BMN di Kalimantan Barat juga memiliki peran dalam mendukung pembiayaan pembangunan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Nilai BMN yang menjadi underlying asset SBSN mencapai Rp8,4 triliun atau sekitar 10,4 persen dari total nilai BMN di Kalimantan Barat.
Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa aset negara memiliki fungsi lebih luas, tidak hanya untuk pelayanan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen pendukung pembangunan nasional.
Penyelesaian Piutang Negara Terus Diperkuat
Selain pengelolaan aset dan lelang, sektor pengurusan piutang negara juga menunjukkan capaian positif.
PNBP dari pengurusan piutang negara mencapai Rp18,5 juta atau 248 persen dari target Semester I 2026. Angka tersebut meningkat 160 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) mencapai 26 berkas dan telah melampaui target pertengahan tahun.
Menjaga Agar Setiap Aset Negara Memberi Nilai Tambah
Capaian pengelolaan kekayaan negara di Kalimantan Barat menunjukkan perubahan paradigma dalam melihat aset pemerintah.
Aset negara tidak hanya dipandang sebagai barang yang harus dijaga, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kanwil DJKN Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan agar setiap aset negara dapat memberikan nilai tambah optimal," pungkas Bernadette Yuliasari Mulyatno.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro