PONTIANAK POST – Ancaman terhadap rantai pasok logistik Kalimantan Barat semakin nyata. Pendangkalan Sungai Kapuas yang memicu peningkatan jumlah kapal kandas kini tidak hanya menghambat aktivitas pelayaran, tetapi juga berisiko mengganggu distribusi bahan bakar minyak (BBM), pasokan oksigen untuk rumah sakit, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendesak agar pengerukan alur pelayaran segera dilakukan.
Desakan itu disampaikan Krisantus saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (5/8).
Menurutnya, persoalan pendangkalan Sungai Kapuas bukan lagi sekadar isu teknis pelayaran, tetapi telah menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret agar aktivitas pelayaran dan roda perekonomian Kalbar tidak terus-menerus terganggu," tegas Krisantus.
Kapal Kandas Meningkat, Jalur Pelayaran Makin Terbatas
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan tren kapal kandas terus meningkat akibat sedimentasi di alur pelayaran. Pada 2024 tercatat 87 insiden kapal kandas, naik menjadi 102 kasus pada 2025, sedangkan hingga Juli 2026 telah terjadi 56 kejadian.
Di sejumlah titik, kedalaman alur pelayaran menyusut hingga minus 3,2 meter Low Water Spring (LWS). Akibatnya, kapal hanya dapat melintas ketika air pasang dan waktu operasional pelayaran praktis terbatas sekitar enam jam setiap hari. Kondisi ini memperlambat arus barang masuk dan keluar Kalimantan Barat.
BBM dan Oksigen Rumah Sakit Ikut Terancam
Dampak pendangkalan tidak berhenti pada aktivitas pelayaran. Jalur distribusi logistik esensial, termasuk BBM dan oksigen medis, ikut terdampak karena kapal pengangkut harus menunggu pasang surut air sebelum dapat memasuki alur pelayaran menuju Pontianak.
Masyarakat Kalimantan Barat pada Juli lalu telah merasakan dampak kondisi tersebut ketika pasokan BBM sempat tersendat. Penurunan debit Sungai Kapuas membuat kapal tanker kesulitan bersandar di Depo Siantan sehingga distribusi bahan bakar terlambat dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Saat ini pasokan telah kembali berangsur normal setelah distribusi dipercepat.
Kondisi itu menjadi pengingat bahwa pendangkalan alur pelayaran bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan juga menyangkut ketahanan logistik dan pelayanan publik.
Pengerukan Masih Terkendala Penugasan Pemerintah Pusat
Pemprov Kalbar menargetkan kedalaman alur pelayaran dipulihkan hingga minimal minus 5 meter LWS agar kapal dapat beroperasi selama 24 jam dari dua arah. Pemerintah daerah juga membuka peluang pembiayaan di luar APBN dan APBD melalui skema kemitraan strategis.
Namun, upaya tersebut masih terbentur persoalan administrasi. Meski Pemprov telah dua kali menyurati Menteri Perhubungan, skema kerja sama belum dapat dijalankan karena belum ada penugasan resmi dari pemerintah pusat.
Perwakilan PT Pelindo, Mustafa, menegaskan pihaknya siap melaksanakan pengerukan apabila telah memperoleh dasar hukum yang jelas dari Kementerian Perhubungan.
"Pelindo siap melaksanakan pengerukan apabila ada penugasan resmi dari Kemenhub. Tanpa dasar tersebut, kami tidak berwenang," ujarnya.
Sementara itu, PT PAS menyatakan mampu mendatangkan kapal keruk dalam waktu dua hingga tiga bulan apabila seluruh perizinan dan skema kerja sama telah rampung.
DPR RI: Jangan Tunggu Ekonomi Kalbar Lumpuh
Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie turut mendesak percepatan pengerukan alur pelayaran Muara Jungkat menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Menurutnya, sedimentasi yang terus meningkat menghambat aktivitas bongkar muat kapal besar dan merugikan perekonomian Kalimantan Barat.
Ia juga mengingatkan bahwa pendangkalan Sungai Kapuas berpotensi memperparah banjir di wilayah hulu karena aliran air menuju laut menjadi lebih lambat ketika curah hujan tinggi.
"Kalau alur tidak dikeruk, air dari hulu terlambat keluar ke laut. Itu bisa memperparah banjir," katanya.
Pelaku Usaha Minta Pengerukan Tak Lagi Ditunda
Kalangan pelaku usaha angkutan laut juga menyatakan dukungannya terhadap percepatan pengerukan. Mereka menilai kelancaran alur pelayaran menjadi kunci distribusi barang dan pengendalian biaya logistik di Kalimantan Barat.
Pengusaha jasa kapal, Ali Akbar, mengatakan alur pelayaran yang lancar akan mempercepat arus barang sekaligus menjaga stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat.
"Setuju dikeruk supaya keluar masuk barang menjadi lancar. Memang sudah seharusnya alurnya lancar demi distribusi barang di Kalimantan Barat," ujarnya.
Logistik Bukan Sekadar Angka
Pendangkalan Sungai Kapuas kini telah menjadi persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika kapal tidak dapat berlayar secara normal, yang terdampak bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga warga yang bergantung pada ketersediaan BBM, pasokan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan stabilitas harga barang.
Karena itu, percepatan pengerukan alur pelayaran dinilai menjadi langkah mendesak agar nadi perekonomian Kalimantan Barat tetap bergerak dan kebutuhan masyarakat tidak kembali terganggu.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro