PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendesak agar pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas di Pelabuhan Pontianak segera dilakukan. Menurutnya, pendangkalan yang terus memburuk telah mengancam distribusi logistik, pelayanan publik, hingga aktivitas perekonomian di Kalimantan Barat.
Desakan itu disampaikan Krisantus saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (5/8). Rapat tersebut mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi percepatan pengerukan alur pelayaran.
"Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret agar aktivitas pelayaran dan roda perekonomian Kalbar tidak terus-menerus terganggu," tegas Krisantus.
Kapal Kandas Terus Bertambah
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan kondisi alur pelayaran Sungai Kapuas semakin mengkhawatirkan. Jumlah kapal kandas akibat pendangkalan meningkat dari 87 kejadian pada 2024 menjadi 102 kejadian sepanjang 2025. Sementara hingga Juli 2026, sudah tercatat 56 kasus kapal kandas.
Di sejumlah titik, kedalaman alur pelayaran bahkan menyusut hingga minus 3,2 meter Low Water Spring (LWS). Kondisi tersebut membuat kapal hanya dapat melintas ketika air pasang dan beroperasi sekitar enam jam setiap hari.
Akibatnya, distribusi logistik penting seperti bahan bakar minyak (BBM), bahan pokok, hingga oksigen untuk rumah sakit ikut terdampak. Risiko kecelakaan pelayaran juga meningkat seiring terbatasnya ruang gerak kapal.
Pemprov Targetkan Alur Kembali Beroperasi 24 Jam
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan kedalaman alur pelayaran dipulihkan minimal menjadi minus 5 meter LWS. Dengan kedalaman tersebut, kapal diharapkan dapat beroperasi selama 24 jam dari dua arah sehingga arus logistik kembali lancar.
Selain mengandalkan pendanaan pemerintah, Pemprov juga membuka peluang pembiayaan melalui skema konsesi maupun kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk mempercepat pengerukan.
Pelindo Tunggu Penugasan Kemenhub
Meski kondisi dinilai mendesak, pengerukan belum dapat dilakukan karena masih terkendala aspek regulasi.
Perwakilan PT Pelindo, Mustafa, mengatakan pihaknya siap melaksanakan pengerukan apabila mendapat penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan.
"Pelindo siap melaksanakan pengerukan apabila ada penugasan resmi dari Kemenhub. Tanpa dasar tersebut, kami tidak berwenang," ujarnya.
Ia menjelaskan, pengerukan alur Sungai Kapuas pada periode 2017–2019 dapat terlaksana karena adanya penugasan langsung dari Kementerian Perhubungan.
Kapal Keruk Siap Didatangkan
Sementara itu, perwakilan PT PAS, Jumadi, menyatakan perusahaannya siap mendukung percepatan pengerukan.
Menurutnya, kapal keruk dapat didatangkan dalam waktu dua hingga tiga bulan apabila seluruh perizinan, skema kerja sama, dan kepastian hukum telah diselesaikan.
Pemprov Temui Kementerian Perhubungan
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar akan segera melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat keputusan terkait pengerukan alur Sungai Kapuas.
Langkah itu diharapkan mampu mengakhiri persoalan pendangkalan yang selama beberapa tahun terakhir menghambat aktivitas pelayaran di Pelabuhan Pontianak. Bagi Krisantus, percepatan pengerukan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kelancaran logistik, pelayanan publik, dan keberlangsungan perekonomian Kalimantan Barat.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro