PONTIANAK POST - Ancaman terhadap Kalimantan Barat bukan hanya banjir atau cuaca ekstrem. Di Sungai Kapuas, sedimentasi yang terus menumpuk mulai mengganggu jalur pelayaran dan memicu efek berantai terhadap distribusi logistik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya kapal yang kesulitan melintas, tetapi juga pasokan bahan bakar minyak (BBM), oksigen medis, hingga kebutuhan pokok masyarakat berpotensi kembali tersendat.
Pendangkalan Sungai Berubah Jadi Ancaman Rantai Pasok
Selama ini pendangkalan Sungai Kapuas lebih sering dipandang sebagai persoalan pelayaran. Padahal dampaknya jauh lebih luas. Jalur tersebut merupakan pintu masuk utama berbagai komoditas strategis menuju Kalimantan Barat.
Ketika kedalaman alur terus berkurang akibat sedimentasi, kapal-kapal besar tidak lagi dapat beroperasi secara normal. Aktivitas pelayaran pun harus menyesuaikan waktu pasang air laut sehingga distribusi barang menjadi lebih lambat.
Data yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan insiden kapal kandas terus meningkat. Pada 2024 tercatat sebanyak 87 kejadian, kemudian naik menjadi 102 kasus pada 2025. Sementara hingga Juli 2026 sudah terjadi 56 insiden.
Di sejumlah titik, kedalaman alur bahkan hanya mencapai minus 3,2 meter Low Water Spring (LWS). Kondisi tersebut membuat kapal hanya dapat melintas sekitar enam jam setiap hari ketika air pasang.
Saat Jalur Kapal Tersendat, BBM hingga Oksigen Ikut Berisiko
Gangguan pelayaran tidak hanya berdampak pada aktivitas perdagangan. Distribusi barang-barang vital seperti BBM, gas industri, hingga oksigen untuk rumah sakit juga bergantung pada kelancaran alur Sungai Kapuas.
Baca Juga: Krisantus: Sudah Ancam Ekonomi Kalbar, Pengerukan Sungai Kapuas Tak Bisa Ditunda Lagi
Pengalaman pada Juli lalu menjadi contoh nyata. Saat debit Sungai Kapuas menurun, kapal tanker mengalami kesulitan bersandar di Depo Pertamina Siantan. Dampaknya, distribusi BBM terlambat sehingga sempat terjadi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat.
Meski kondisi kini telah berangsur normal setelah distribusi dipercepat, kejadian tersebut menjadi peringatan bahwa hambatan di jalur pelayaran dapat langsung dirasakan masyarakat.
Ongkos Logistik Berpotensi Naik, Harga Barang Bisa Terpengaruh
Semakin lama kapal menunggu air pasang, semakin besar pula biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan pelayaran. Waktu tunggu yang lebih panjang berpotensi meningkatkan biaya logistik.
Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, efeknya bisa merambat ke berbagai sektor. Arus distribusi menjadi tidak efisien, pasokan barang melambat, dan harga kebutuhan pokok berpotensi mengalami tekanan.
Karena itu, persoalan pendangkalan Sungai Kapuas tidak lagi hanya menjadi isu transportasi laut, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah Dorong Pengerukan Agar Kapal Bisa Beroperasi 24 Jam
Melihat dampak yang semakin luas, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta pengerukan alur pelayaran segera direalisasikan. Menurutnya, persoalan tersebut telah menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret agar aktivitas pelayaran dan roda perekonomian Kalbar tidak terus-menerus terganggu,” tegas Krisantus saat memimpin rapat koordinasi rencana pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pontianak.
Pemprov Kalbar menargetkan kedalaman alur dapat dipulihkan hingga minimal minus 5 meter LWS. Dengan kondisi tersebut, kapal diharapkan dapat melintas selama 24 jam tanpa bergantung pada pasang surut air.
Terkendala Penugasan dari Pemerintah Pusat
Meski kebutuhan pengerukan dinilai mendesak, pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena masih menunggu penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan.
PT Pelindo menyatakan siap melaksanakan pengerukan apabila telah memperoleh dasar hukum yang jelas.
Baca Juga: DPR RI Desak Pengerukan Muara Jungkat, Dinilai Penting untuk Pelayaran dan Cegah Banjir
“Pelindo siap melaksanakan pengerukan apabila ada penugasan resmi dari Kemenhub. Tanpa dasar tersebut, kami tidak berwenang,” ujar perwakilan PT Pelindo, Mustafa.
Sementara itu, PT PAS menyebut kapal keruk dapat didatangkan dalam waktu dua hingga tiga bulan setelah seluruh izin dan skema kerja sama selesai.
DPR RI Ingatkan Dampaknya Tak Hanya pada Logistik
Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menilai pengerukan tidak boleh lagi ditunda. Menurutnya, sedimentasi yang terus terjadi menghambat aktivitas bongkar muat kapal sekaligus mengurangi daya saing ekonomi Kalimantan Barat.
Ia juga mengingatkan bahwa pendangkalan Sungai Kapuas berpotensi memperlambat aliran air menuju laut saat curah hujan tinggi sehingga dapat memperparah banjir di wilayah hulu.
Ketika Sungai Kapuas Menentukan Ketahanan Ekonomi Kalbar
Sungai Kapuas selama ini menjadi urat nadi distribusi barang di Kalimantan Barat. Ketika alur pelayaran mengalami pendangkalan, dampaknya tidak berhenti pada kapal yang kandas atau jadwal pelayaran yang berubah.
Gangguan tersebut bisa merembet ke pasokan BBM, layanan kesehatan, biaya logistik, hingga harga kebutuhan masyarakat.
Karena itu, percepatan pengerukan kini dipandang bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah strategis untuk menjaga ketahanan logistik dan memastikan roda perekonomian Kalimantan Barat tetap bergerak.
Editor : Miftahul Khair