PONTIANAK POST – Kalimantan Barat masuk tiga besar provinsi dengan Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) tertinggi di Indonesia selama periode 2020–2024. Namun, capaian tersebut berlangsung di tengah kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang secara umum masih tergolong rendah.
Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menempatkan Bali di posisi pertama, disusul Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jawa Tengah melengkapi lima provinsi dengan indeks tertinggi.
IPK Ukur Kontribusi Koperasi, Bukan Sekadar Jumlah
BRIN mengembangkan IPK sebagai instrumen berbasis data untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Indeks ini diharapkan menjadi acuan dalam mengevaluasi pembangunan koperasi sekaligus membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat.
Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PRKKEK) BRIN Purwanto mengatakan, indeks tersebut memberikan gambaran objektif mengenai kondisi koperasi di Indonesia.
"Apapun angka yang kemudian disajikan merupakan cerminan kondisi yang memang harus kita akui bersama. Koperasi di satu sisi merupakan sokoguru perekonomian, tetapi kontribusinya masih perlu terus ditingkatkan," ujar Purwanto dalam Webinar Ilmiah memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79, Selasa (21/7).
Kalbar Masuk Tiga Besar Nasional
Peneliti Ahli Utama PRKKEK BRIN Prof. Johnny Walker Situmorang menjelaskan, penelitian IPK menggunakan Cooperative Economy Participatory Model (CEPM). Model tersebut mengukur pembangunan koperasi melalui tiga indikator utama:
- Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam berkoperasi.
- Partisipasi Ekonomi: Seberapa aktif koperasi bergerak dalam aktivitas ekonomi.
- Penyerapan Tenaga Kerja: Kontribusi nyata koperasi terhadap pembukaan lapangan kerja.
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata IPK nasional selama 2020–2024 hanya mencapai 0,0108 atau sekitar 1,08 persen. Angka tersebut menunjukkan kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia masih relatif rendah. Dalam pemetaan antarprovinsi, Bali berada di posisi teratas, Nusa Tenggara Timur menempati posisi kedua, sedangkan Kalimantan Barat berada di peringkat ketiga.
Partisipasi Masyarakat Jadi Persoalan
Johnny mengatakan rendahnya indeks nasional terutama dipengaruhi minimnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada aktivitas ekonomi koperasi dan kemampuan menciptakan lapangan kerja.
"Indeks Pembangunan Koperasi bukan sekadar angka, tetapi menjadi gambaran mengenai bagaimana koperasi berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.
Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta penerapan prinsip koperasi menjadi bagian penting dalam memperbesar kontribusinya terhadap ekonomi.
128 Ribu Koperasi, 28,85 Juta Anggota
Indonesia sebenarnya memiliki basis koperasi yang besar. Pada 2024 tercatat lebih dari 128 ribu koperasi dengan sekitar 28,85 juta anggota. Di sisi lain, jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Namun, sebagian besar UMKM tersebut belum terintegrasi secara optimal ke dalam ekosistem koperasi.
"Jika UMKM dapat dihimpun dalam koperasi yang kuat, daya saing ekonomi rakyat akan meningkat, akses pembiayaan lebih luas, dan kesejahteraan anggota akan semakin baik," ujar Johnny.
Koperasi Dituntut Beri Manfaat Nyata
Akademisi IKOPIN University Prof. Sugiyanto menilai keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah kelembagaan, aset, atau volume usaha. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang diterima anggota.
Ia memperkenalkan konsep member value sebagai pendekatan untuk melihat keberhasilan koperasi. Anggota ditempatkan sebagai pusat aktivitas, baik sebagai pemilik maupun pengguna layanan koperasi.
"Ukuran keberhasilan koperasi harus bergeser dari sekadar jumlah koperasi, omzet, dan sisa hasil usaha menuju seberapa besar manfaat yang diterima anggota," katanya.
Dari Simpan Pinjam ke Sektor Produktif
Sugiyanto mengatakan manfaat koperasi dapat berupa manfaat ekonomi langsung, pembagian hasil usaha, hingga manfaat sosial seperti pendidikan dan pelatihan. Karena itu, koperasi dinilai perlu memperluas usaha ke sektor-sektor produktif.
Transformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah lebih besar bagi anggota. Koperasi juga diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi menjadi bagian dari kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
IPK Bisa Jadi Evaluasi Pemerintah Daerah
Johnny mendorong IPK digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan koperasi. Dengan ukuran berbasis data, pemerintah dapat mengetahui aspek yang masih lemah dan menentukan intervensi yang lebih tepat.
Pendidikan perkoperasian, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi tata kelola, serta integrasi UMKM ke dalam ekosistem koperasi menjadi sejumlah langkah yang dinilai penting.
Bagi Kalimantan Barat, posisi tiga besar menjadi modal penting sekaligus tantangan. Capaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi koperasi yang lebih aktif, produktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota serta perekonomian daerah.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro