PONTIANAK POST - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di pulau Kalimantan kini mulai mengganggu aktivitas perekonomian warga di wilayah terdampak. Menanggapi situasi kritis akibat fenomena El Nino ini, pemerintah pusat langsung mengambil langkah masif dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan ke lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan percepatan penanganan agar dampak ekonomi tidak kian merosot. Tim lintas kementerian kini telah berada di lokasi untuk mengawal seluruh proses kedaruratan.
"Tentu dampak perekonomian di wilayah tersebut karena kegiatan ekonomi kan terganggu. Plus, perlu ada penanggulangan terhadap karhutla tersebut," ujar Airlangga Hartarto, Kamis (21/8) di Tangerang.
Kabut Asap Mulai Melumpuhkan Urat Nadi Ekonomi
Kondisi kering yang ekstrem membuat sebaran titik panas (hotspot) melompat drastis dalam beberapa pekan terakhir. Dampaknya langsung dirasakan oleh para pedagang pasar, pekerja perkebunan, hingga sektor logistik yang terhambat oleh terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap tebal.
Untuk mengatasi kelangkaan air di area kebakaran, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman konvensional. Pasukan gabungan kini berfokus pada pembangunan dan pengaktifan sumur bor baru di sejumlah wilayah prioritas untuk menyuplai air tanpa henti.
Tiga Provinsi Jadi Fokus Utama Pembasahan Lahan
Operasi darurat ini dipusatkan pada tiga wilayah paling rawan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ribuan personel yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan tersebut dibagi ke dalam tim patroli, pemantauan titik panas, hingga pemadaman langsung.
Karakteristik lahan yang didominasi gambut memerlukan teknik khusus agar api benar-benar mati total. Setelah api permukaan padam, personel wajib melakukan proses pembasahan (rewetting) dan pendinginan mendalam untuk memastikan bara api di bawah tanah tidak menyala kembali.
Anggaran Darurat Disiagakan, NTT Turut Jadi Perhatian
Selain penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah pada saat bersamaan juga mengawal pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk penanganan darurat di NTT, pemerintah pusat mengonfirmasi telah menyalurkan dana tanggap darurat senilai Rp44 miliar yang dicairkan sejak awal Agustus 2026.
Menteri Keuangan memastikan bahwa ruang penambahan anggaran masih terbuka lebar. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk melihat kecukupan dana dan perkembangan riil kebutuhan logistik masyarakat di dua pulau tersebut. *
Editor : Aristono Edi Kiswantoro